JATENG -Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menyatakan kesiapan untuk menggratiskan pendidikan dasar jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Namun, saat ini Pemkot Solo masih menunggu instruksi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengatakan bahwa Pemkot Solo siap mengikuti keputusan pemerintah pusat. "Kita kan ada mandatory spending untuk pendidikan sebesar 20 persen, jadi sah-sah saja karena APBD kita sehat," ujarnya saat menghadiri Rapimnas dan Rakernas GAMKI, Jumat (30/5/2025).
Baca Juga:
Respati menegaskan bahwa Pemkot Solo terus memprioritaskan program di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Pemkot juga berupaya meningkatkan kualitas sekolah negeri agar mampu bersaing dengan sekolah swasta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan sistem moving class di SMP 24 dan SMP 25 pada tahun ajaran ini, di mana siswa yang berpindah kelas, bukan gurunya.
Putusan MK yang dibacakan pada Selasa (27/5/2025) lalu menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis berlaku bagi seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Putusan ini merupakan hasil pengujian Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pemerintah wajib menyelenggarakan wajib belajar tanpa memungut biaya.
Baca Juga:
MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan pemohon lainnya, dengan Ketua MK Suhartoyo menyampaikan bahwa frasa "tanpa memungut biaya" harus berlaku merata untuk semua sekolah dasar dan menengah pertama.
Pemkot Solo berharap dengan arahan Mendikdasmen yang segera turun, implementasi pendidikan gratis bagi siswa di sekolah swasta dapat segera terlaksana, sehingga tidak ada lagi beban biaya bagi keluarga dalam mengakses pendidikan dasar.*
(km/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal