Sidang Perdana Gugatan Gibran di MK Hari Ini, Pemohon Serahkan 101 Alat Bukti
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Hamdan Zein, menggelar sosialisasi terkait luas areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL).
Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Angkola Timur, Kamis (11/9/2025), dan dihadiri para kepala desa dari Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok.
Dalam paparannya, Hamdan Zein menjelaskan bahwa total areal kerja PBPH PT TPL berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 mencapai 167.912 hektare, yang tersebar di beberapa wilayah, termasuk Padang Lawas Utara dan Kota Padangsidimpuan.
Sementara di Kabupaten Tapanuli Selatan, luas areal kerja PT TPL tercatat sekitar 13.265 hektare, dengan sebagian berupa Areal Penggunaan Lain (APL) seluas kurang lebih 5.000 hektare.
Hamdan meminta para kepala desa segera melakukan pendataan masyarakat yang lahannya terdampak kegiatan PT TPL untuk kemudian diusulkan menjadi bagian dari program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) ke kementerian terkait.
"Ini bentuk pembelaan Pemkab kepada masyarakat Tapanuli Selatan," ujar Hamdan.
Pernyataan itu langsung menuai kritik dari Baron Harahap, Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA.
Menurutnya, Pemkab Tapsel terlambat mengambil langkah sosialisasi, sebab keresahan masyarakat baru ditanggapi setelah muncul pergerakan protes.
"Jangan katakan tidak ada kata terlambat, memang sudah terlambat sosialisasi ini. Semestinya keresahan masyarakat Tapsel tidak terjadi kalau Pemkab berperan aktif sejak awal terkait keberadaan PT TPL," tegas Baron.
Baron juga menilai pernyataan Hamdan soal pembelaan Pemkab kepada masyarakat tidak lagi relevan.
"Omongan itu sudah basi. Kalau memang niat Pemkab tulus membela masyarakat, semestinya sejak awal, bukan setelah ada pergerakan masyarakat," ujarnya.
Salah satu kepala desa, Asep Wardayanto dari Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, menyebut sekitar 500 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.500 jiwa warganya terdampak langsung oleh kegiatan PT TPL.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang mahasiswa Universitas Negeri Medan (Unimed), Marcelino Pasaribu (20), menjadi korban penikaman oleh pria berinisial Ismael
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan awal pekan, Senin, 21 September 2026. Rup
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah pada perdagangan Senin, 21 September 2026. Sejumlah saham yang masuk jajaran
EKONOMI
JAKARTA Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Senin, 21 September 2026, bergerak beragam. Sejumlah komoditas utama mengalami k
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil P
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Apple memperkenalkan desain yang cukup segar lewat iPhone Air. Alihalih menggunakan modul kamera besar seperti yang umum ditemu
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam turun pada perdagangan Senin, 21 September 20
EKONOMI
JAKARTA Sudah berada di tempat tidur, tetapi rasa kantuk tak kunjung datang? Kondisi tersebut tidak selalu disebabkan oleh banyak pikira
KESEHATAN
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat atau KUR BNI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
EKONOMI