"Bila ini alasannya, ini benar-benar konyol. Lawak-lawak. Ini bentuk kegagalan program Dinas Pendidikan Sumut dalam mendorong generasi kita memiliki prestasi akademik," katanya.
KAJI ULANG
Sehubungan dengan itu, Abyadi Siregar berharap, sebelum kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub), sebaiknya perlu dikaji ulang lebih dalam.
Dinas Pendidikan Sumut harus segera mengambil inisiatif. Undang semua skateholder pendidikan. "Pak gubernur harus diberi masukan yang benar, sehingga mengambil keputusan yang tepat," harap Abyadi.
Abyadi menjelaskan, dalam otonomi daerah, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan mengelola pendidikan. Tapi, ia berharap kewenangan itu jangan ditafsirkan kebablasan. Seharusnya, kewenangan itu dilakukan untuk mendorong prestasi akademik murid.
Misalnya, mengembangkan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan daerah dan potensi lokal. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan sumber daya lokal.
Yang lebih penting lagi, merespon kebutuhan masyarakat lebih cepat. "Ini sangat penting. Misalnya, menindaklanjuti keresahan masyarakat atas maraknya pungutan liar di sektor pendidikan. Ini keresahan yang sudah sangat lama. Terutama saat tahun ajaran baru," katanya.
Kemudian, merespon tentang kekurangan jumlah satuan pendidikan (sekolah) maupun sarana dan prasarana pendidikan. "Sampai sekarang masih banyak sekolah yang menerapkan masuk pagi dan masuk sore. Artinya, ada siswa masuk pagi, dan ada masuk sore. Ini terjadi akibat kekurangan jumlah sekolah. Ini mestinya jadi kajian penting," katanya.
Menutup komentarnya, Abyadi Siregar berharap, rencana penerapan sekolah lima hari itu, bukan merupakan program terselubung dengan tujuan efisiensi anggaran.
"Dengan sekolah lima hari, mungkin akan mengurangi anggaran di sektor pendidikan dan digunakan ke sektor lain. Kalau begini, jangan korbankan sektor pendidikan untuk kepentingan lain," harap Abyadi.*
JAKARTA Sebanyak 179 korban penipuan pendaftaran CPNS bodong menolak tawaran ganti rugi senilai Rp500 juta yang pernah diajukan pihak Ni
ENTERTAINMENT
SUMATERA BARAT Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali mengambil alih 1.583 hektar lahan konsesi PT Sukses Jaya Wood
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2026 mulai direalisasikan sejak ditetapkan pada 12 Februari 2026. Seluruh S
PEMERINTAHAN
PADANGSIDIMPUAN Polemik dugaan penyalahgunaan dana bantuan banjir tahun 2025 di Kota Padangsidimpuan terus bergulir. Dua kali surat resm
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Musholla AlIkhlas AlM H Dahlan Lubis, yang berlokasi di Jalan Ikan Hiu No. 3, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur,
AGAMA
SOLO Rismon Sianipar tampil sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan ijazah Presiden ke7 Joko Widodo (Jokowi) di Pengadilan Negeri Kota
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram y
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Medan Helvetia, Sumatera Utara, Rabu (18/2/2026), menyebabkan Jalan Asrama dan sejumlah jalan
PERISTIWA
BADUNG Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Provinsi Bali untuk menekan angka stunting, penganggu
PEMERINTAHAN
