PGRI Tolak Pengamanan Polisi dalam Pelaksanaan TKA, Minta Pemerintah Bangun Kepercayaan ke Guru

JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah untuk tidak mengulang pendekatan pengamanan ketat seperti era Ujian Nasional (UN) dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang kini menggantikan sistem UN.

PGRI menilai keterlibatan aparat kepolisian dalam proses ujian justru menciptakan atmosfer ketidakpercayaan terhadap guru dan sekolah.

Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qodir, menekankan pentingnya membangun suasana yang kondusif dan menyenangkan dalam pelaksanaan TKA agar hasil yang diperoleh lebih optimal.

"Jangan seperti dulu Ujian Nasional, dikawal polisi segala macam. Jadi tidak ada trust kepada sekolah dan guru. Sekarang harus dibuat rileks, bahagia, dan semua senang. Hasilnya akan lebih efektif," ujar Dudung dalam pernyataan tertulis, Senin (16/6/2025).

Meski menolak pendekatan represif, Dudung mengakui TKA membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan.

Ia menyebut bahwa siswa saat ini terlalu santai karena kurangnya tantangan dalam proses pembelajaran.

Kehadiran TKA diharapkan mampu memacu semangat guru dalam mengajar, mendorong keseriusan siswa dalam belajar, serta meningkatkan keterlibatan orangtua dalam mendampingi anaknya.

"Semoga gairah dan aura motivasi yang ada pada guru, murid, dan orangtua mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas," katanya.

Dudung menambahkan bahwa hasil TKA bisa dijadikan dasar pemetaan pendidikan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi capaian akademik, tetapi juga keterampilan dan karakter sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

Pemerintah diharapkan mampu menggunakan data tersebut untuk memberikan intervensi yang tepat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal dalam literasi dan numerasi.

Tak hanya untuk siswa, hasil TKA juga dinilai penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas guru.

Menurut PGRI, pemerintah harus mengantongi data akurat mengenai guru-guru yang memerlukan peningkatan kapasitas, agar pembinaan bisa dilakukan berbasis pada masalah dan kebutuhan nyata di lapangan.