Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Bertahap Mulai 14 Juli 2025, Fokus Dukung Anak dari Keluarga Pra-Sejahtera

JAKARTA — Pemerintah terus melangkah maju dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, mengumumkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi secara bertahap mulai Senin, 14 Juli 2025.

Disampaikan seusai menghadiri acara PKB ECOGEN di Jakarta pada Sabtu (12/7), Cak Imin, sapaan akrab Menko PM, menegaskan bahwa seluruh persiapan operasional sudah berjalan sesuai rencana, termasuk proses rekrutmen peserta didik dari kelompok Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Sejauh ini semua sudah siap. Rekrutmen anak-anak dari kelompok Desil 1 juga telah berjalan. Dengan begitu, kegiatan belajar-mengajar bisa segera dimulai," ujar Cak Imin.

Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam tahap awal, 100 sekolah akan disiapkan untuk operasional, dan ditargetkan seluruhnya dapat berfungsi penuh pada awal Agustus 2025.

Sementara menunggu pembangunan gedung permanen, proses pembelajaran akan menggunakan fasilitas yang telah tersedia.

Fasilitas tersebut meliputi gedung sekolah yang ada saat ini, 100 titik milik Kementerian Sosial, serta beberapa bangunan milik pemerintah daerah yang telah dinyatakan layak.

"Sembari operasional berjalan, pembangunan gedung Sekolah Rakyat khusus akan segera dimulai," tambah Cak Imin.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya akurasi data dalam penerimaan siswa.

Ia menyebut seluruh peserta didik berasal dari kelompok yang terverifikasi dalam sistem DTSEN, sesuai amanat Inpres yang menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas nasional.

Gus Ipul juga menjelaskan bahwa ada dua skema pelaksanaan Sekolah Rakyat:

1. Sekolah Rakyat Rintisan – menggunakan gedung eksisting yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk aset Kemensos dan kementerian/lembaga lainnya.

2. Sekolah Rakyat Permanen – gedung baru yang akan dibangun khusus untuk mendukung sistem pendidikan inklusif dan berkelanjutan.

"Dari hasil asesmen Kementerian PU, ada 100 titik gedung layak yang akan menampung sekitar 9.700 siswa. Sebanyak 63 titik akan mulai digunakan pada 14 Juli 2025, sementara sisanya menyusul pada akhir Juli," ujar Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta.

Adapun pembangunan 100 Sekolah Rakyat permanen akan dimulai pada September 2025 dan ditargetkan selesai Juni 2026.

Program ini diharapkan tidak hanya memberi akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia Indonesia secara merata dan berkeadilan.*

(at/a008)