Janji Liburan Tiga Hari, Mobil Rental Malah Digadaikan: Wanita di Medan Diadili
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
Labuhanbatu Selatan – Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Erni Ariyanti Sitorus, angkat suara terkait dugaan pungutan liar (pungli) di MTS Darul Muhsinin, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).
Dugaan ini mencuat setelah seorang siswi bernama Intan Mutiara (14) dikabarkan terpaksa berhenti sekolah karena tidak mampu membayar iuran rekreasi sebesar Rp350.000.
"Saya prihatin atas terjadinya persoalan yang menimpa siswi yang bernama Intan. Sangat disayangkan jika saat ini masih ada persoalan kehilangan hak pendidikan hanya karena tak mampu bayar iuran rekreasi," ujar Erni, Kamis (24/7/2025).
Erni menegaskan bahwa pungutan semacam itu bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, yang melarang komite sekolah melakukan pungutan wajib kepada siswa atau orang tua.
"Iuran itu harus bersifat sukarela, tidak menjadi syarat dalam mengikuti kegiatan belajar, dan yang terpenting tidak menghambat hak anak untuk sekolah," katanya.
Sebagai politisi Partai Golkar, Erni menekankan bahwa sekolah seharusnya menjadi tempat yang ramah, adil, dan tanpa beban finansial berlebihan bagi siswa.
Ia juga meminta Kementerian Agama segera turun tangan mengevaluasi masalah ini, mengingat MTS berada di bawah naungan kementerian tersebut.
"Kami sedang fokus membangun SDM berkualitas. Tapi bagaimana bisa itu tercapai kalau akses ke sekolah saja masih terkendala karena pungli seperti ini?" tegasnya.
Viralnya kisah Intan Mutiara yang menangis saat diwawancara media pun memicu reaksi publik. Dalam pengakuannya, Intan mengaku tidak bisa ikut ujian perpisahan karena tidak mampu membayar iuran, meski tidak ikut kegiatan jalan-jalan tersebut.
"Kami dikutip Rp350.000 untuk uang perpisahan jalan-jalan. Mamak saya tak sanggup bayar," ucap Intan dalam wawancara.
Erni meminta Dinas Pendidikan Sumut untuk menindak tegas sekolah yang masih memberlakukan pungutan wajib. Ia juga mendorong peningkatan pengawasan agar kasus serupa tak terulang di masa mendatang.*
(ms/j006)
MEDAN Seorang wanita bernama Titik Wulandari harus menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah didakwa menggela
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, melantik sebanyak 9 (sembilan) pejabat administrator dan pengawas di ling
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumut untuk menjembatani aspi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah
NASIONAL
SEMARANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR), termasuk sebuah r
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sebesar Rp2,2 triliun untuk mempercepat
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ketahanan pang
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui masih terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah
EKONOMI
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memastikan proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan akan segera dila
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan sec
PEMERINTAHAN