Anggota Komisi X DPR Dorong Peningkatan Literasi dan Fasilitas Perpustakaan di Daerah 3T

JAKARTA, – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta menambah fasilitas perpustakaan guna mengatasi rendahnya tingkat literasi di Indonesia.

"Beberapa faktor utama penyebab rendahnya skor literasi adalah kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah 3T, kurikulum yang belum optimal, minimnya fasilitas pendukung seperti perpustakaan, serta kurangnya pelatihan bagi pendidik," kata Fikri, dikutip di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Pernyataan ini menanggapi temuan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-71 dari 81 negara dalam survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 terkait literasi.

Baca Juga:

• DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU BUMN, Kementerian Berubah Menjadi Badan Pengaturan BUMN

Fikri menyampaikan hal tersebut saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Riset dan Literasi Komisi X DPR ke Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (24/9/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tingkat melek aksara di Gunungkidul tercatat paling rendah di DIY, yaitu 90,32 persen.

Meski demikian, Fikri mengapresiasi perkembangan literasi di Gunungkidul.

"Sekarang perkembangannya luar biasa. Bahkan ada kegiatan baca nyaring terpanjang sehari sebelum kunjungan Komisi X DPR RI, dan kenaikan literasinya dari 2023 ke 2024 lumayan," ujarnya.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan masukan daerah dalam menyusun kebijakan literasi yang responsif serta mengawasi program transformasi digital perpustakaan.

Fikri juga mengapresiasi peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mengembangkan Pojok Baca Digital (Pocadi) dan riset kecerdasan buatan (AI) untuk literasi digital.

Selain itu, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik senilai Rp1,1 miliar tahun 2025 untuk pengembangan literasi daerah, termasuk 27 ribu eksemplar buku dan 27 rak buku yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

(AT/P)

DPR dan Pemerintah Setujui Revisi UU BUMN, Kementerian Berubah Menjadi Badan Pengaturan BUMN

DPR dan Pemerintah Sepakat Ubah Kementerian BUMN Jadi Badan Pengelola BUMN

PHM Ajak Siswa SMA Siap Hadapi Dunia Kerja Lewat Kelas Inspirasi: Dari STEM hingga Soft Skills

Kepala Kantor Pertanahan Tabanan Hadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Pelayanan Publik Bersama Komisi II DPR RI di Bali

SLB TNCC Banda Aceh Lantik Duta Baca, Semarakkan Hari Aksara Nasional 2025

Sekdaprov Sumut Dorong Digitalisasi Arsip dan Peningkatan Literasi Daerah