Putusan MK: Tindakan Merintangi Penyidikan Korupsi Kini Lebih Jelas dan Tegas
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIBOLGA — Ratusan siswa SMKN 3 Sibolga melakukan aksi unjuk rasa di depan gerbang sekolah mereka, Senin (6/10/2025).
Aksi tersebut dipicu oleh dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diduga tidak digunakan sesuai peruntukan, khususnya dalam perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak parah.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi, para siswa terlihat membakar ban dan mengangkat spanduk berisi tuntutan transparansi.Baca Juga:
Mereka menuntut kejelasan terkait pengelolaan dana BOS yang seharusnya digunakan untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah."Dana BOS itu untuk kepentingan siswa, bukan untuk kepentingan pribadi!" teriak salah seorang siswa dalam video aksi yang kini beredar luas di media sosial.
Salah satu pemicu utama kemarahan siswa adalah kondisi meja, kursi, papan tulis, dan ruang kelas yang disebut tidak layak pakai. Meski telah berulang kali disampaikan kepada pihak sekolah, tidak ada perbaikan signifikan yang dilakukan.
"Sudah berkali-kali kami sampaikan keluhan, tapi tidak pernah ditanggapi. Kami belajar di ruang kelas yang rusak dan kotor," ujar seorang siswa lainnya yang ikut dalam aksi.Kondisi tersebut membuat para siswa merasa hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak telah diabaikan.
Selain menuntut transparansi, para siswa juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan audit terhadap penggunaan dana BOS di SMKN 3 Sibolga. Mereka berharap ada penyelidikan menyeluruh dan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.
Aksi damai yang digelar siswa berlangsung dengan pengamanan dari aparat kepolisian setempat.
Meski sempat terjadi ketegangan, situasi tetap terkendali dan tidak berujung bentrok.Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan yang dilayangkan oleh para siswa. Begitu pula dari pihak Dinas Pendidikan Provinsi, yang masih belum mengeluarkan klarifikasi atau tanggapan atas tuntutan demonstran.
Masyarakat dan warganet kini menanti langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait untuk menindaklanjuti peristiwa ini dan memastikan dana pendidikan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan siswa.
Dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung operasional sekolah, termasuk pengadaan dan perawatan fasilitas pembelajaran.
Baca Juga:
Penyalahgunaan dana ini merupakan pelanggaran serius terhadap amanat pendidikan nasional.
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) memperketat batasan tindakan yang termasuk merintangi penyidikan kasus korupsi dengan menghapus frasa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Aksi warganet (netizen) yang merujak anggota Fraksi PAN DPR RI Dr Saleh Partaonan Daulay di postingan akun facebook Sumut Indah
POLITIK
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan tercatat masih berada di level tinggi pada awal Maret 2026. Data Pusat Informasi Harga Pangan St
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin, 2 Ma
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan Ramadan Fair telah menjadi bagian dari identitas Kota Medan yang konsisten dig
EKONOMI
JAKARTA Wakil Presiden ke6 Republik Indonesia, Try Sutrisno, wafat pada Senin, 2 Maret 2026. Kabar duka tersebut disampaikan Menteri Se
NASIONAL
PELALAWAN Kecelakaan lalu lintas melibatkan Bus PMH dan truk colt diesel terjadi di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Pelalawan, Riau, pada
PERISTIWA
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan
PENDIDIKAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali menggelar Rapat Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 untuk memastikan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan bahwa negaranya memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan pangkal
INTERNASIONAL