Indonesia Bagikan Strategi Pengelolaan Gambut Berbasis Data di Forum Internasional Peru
JAKARTA Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan Global Peatlands Initiative (GPI)
NASIONAL
TAPANULI SELATAN – Kelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Anak Negeri Pendukung Perubahan (Sang Perubahan) menggelar aksi demonstrasi di kawasan penyampaian aspirasi Komplek Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan, Sipirok, pada Kamis (2/10/2025).
Aksi yang dipimpin oleh Rahmad Taufiq Dalimunthe itu menyoroti dugaan pemborosan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya dalam pemeliharaan rumah dinas kepala daerah dan fasilitas penunjang lainnya.
Dalam orasinya, Taufiq menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemkab Tapsel yang dinilai telah mengabaikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran belanja pemerintah.Baca Juga:
"Tahun 2024 sudah dilakukan pemeliharaan rumah dinas, tahun ini dilakukan lagi. Ini terkesan dipaksakan dan kami duga untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu," ujar Taufiq.
Ia menilai anggaran pemeliharaan rumah dinas tidak selaras dengan semangat efisiensi dan berpotensi disalahgunakan.
Terlebih, menurutnya, rumah dinas yang dimaksud jarang bahkan tidak pernah ditempati oleh pejabat yang bersangkutan.
Taufiq juga menyinggung kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar komplek kantor bupati.
"Ini bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal moral. Tidak patuh pada perintah Presiden dan terkesan bermewah-mewah di tengah sulitnya ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan saat ini," tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Sang Perubahan turut membeberkan dokumen yang menunjukkan anggaran pemeliharaan dan rehabilitasi sejumlah aset daerah mencapai Rp 1.686.000.000.
Beberapa item anggaran yang dipersoalkan antara lain:
- Pemeliharaan mebel: Rp 155 juta
- Pengecatan rumah dinas KDH, WKDH, Sekda: Rp 150 juta
- Pemeliharaan taman rumah dinas: Rp 86,5 juta
- Rehabilitasi ruang kerja KDH: Rp 200 juta
- Rehabilitasi rumah dinas WKDH: Rp 175 juta
- Pembangunan gedung laundry rumah dinas KDH: Rp 150 juta
- Pemeliharaan mess Pemkab di Medan dan Padangsidimpuan: Rp 200 juta
- Belanja alat rumah tangga dan keperluan lainnya: puluhan juta rupiah
Aksi tersebut sempat diterima oleh Asisten II Pemkab Tapsel, Ali Akbar Hutasuhut, namun pengunjuk rasa menolak melakukan dialog karena menilai Ali Akbar tidak memiliki kapasitas untuk menjawab tuntutan mereka secara substansial.
"Kami akan datang lagi, insyaallah dengan jumlah massa yang lebih banyak," tegas Taufiq saat menutup orasinya.
JAKARTA Indonesia membagikan pengalaman dalam mengelola ekosistem gambut berbasis data pada pertemuan Global Peatlands Initiative (GPI)
NASIONAL
MAKASSAR Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Program tersebut di
EKONOMI
MEDAN Seorang pasien lanjut usia berinisial MS (72), warga Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, melaporkan seorang dokter spesialis ortoped
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertindak tegas terhadap seluruh pela
NASIONAL
JAKARTA Meta angkat bicara terkait kekhawatiran pemerintah India mengenai fitur username WhatsApp yang dinilai berpotensi meningkatkan ri
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada perdagangan Minggu (5/7/2026) terpantau tidak mengalami peruba
EKONOMI
JAKARTA Kylian Mbappe kembali menunjukkan ketajamannya di Piala Dunia 2026. Penyerang andalan Prancis itu kini menyamai koleksi gol Lione
OLAHRAGA
JAKARTA Polemik antara PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai
POLITIK
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan menyoroti kembali terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pembe
POLITIK
LANGKAT Kabupaten Langkat kembali menjadi sorotan nasional setelah dua bupati secara berturutturut terjerat operasi tangkap tangan (OTT)
HUKUM DAN KRIMINAL