Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
MAKASSAR– Pemerintah menargetkan sebanyak 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai beroperasi pada Oktober 2026. Program tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak perekonomian desa sekaligus pusat distribusi berbagai layanan dan bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah saat ini memfokuskan penyelesaian pembangunan dan pembentukan 40 ribu KDMP sebelum mulai beroperasi secara penuh pada Oktober 2026.
"Fokus kita tahun ini menyelesaikan 40 ribu koperasi. Targetnya selesai September dan mulai berjalan pada Oktober agar dapat melayani masyarakat," ujar Zulkifli Hasan usai menghadiri Pelantikan dan Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan, Minggu (5/7/2026).Baca Juga:
Menurut Zulhas, target pembangunan koperasi semula mencapai 80 ribu unit. Namun pemerintah memilih memprioritaskan penyelesaian 40 ribu koperasi terlebih dahulu agar operasionalnya berjalan optimal sebelum dilakukan evaluasi untuk pengembangan pada tahun berikutnya.
Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, Koperasi Desa Merah Putih juga akan berfungsi sebagai pusat penyaluran berbagai program pemerintah.
Ke depan, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), alat dan mesin pertanian (alsintan), pupuk bersubsidi, LPG bersubsidi, hingga layanan pembayaran listrik dan telepon direncanakan dapat diakses melalui koperasi desa tersebut.
Tak hanya itu, KDMP juga diproyeksikan menjadi offtaker atau pembeli langsung hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan milik masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga harga jual hasil produksi petani dan nelayan tetap kompetitif.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan operasional koperasi masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Seluruh mekanisme, termasuk jumlah koperasi yang akan beroperasi di setiap daerah, akan mengikuti kebijakan nasional.
Di Sulawesi Selatan sendiri, kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih telah mulai dibentuk. Tercatat sebanyak 3.059 pengurus koperasi telah terbentuk dan tersebar di 24 kabupaten/kota sebagai bagian dari persiapan operasional program tersebut.
Pemerintah berharap kehadiran Koperasi Desa Merah Putih mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui layanan yang lebih terintegrasi.* (mt/dh)
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL