Saksi Ungkap Pesan “DPR Minta Kopi” dari Gus Alex di Sidang Korupsi Haji, Apa Maknanya?
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual, melalui kegiatan Sosialisasi Pengarahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang digelar di Kampus I, Rabu (15/10/2025).
Acara ini menjadi bagian dari implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), sekaligus sebagai bentuk keseriusan kampus dalam membangun budaya akademik yang beretika dan responsif terhadap pelaporan kekerasan.
Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saifulloh, M.Si, dalam sambutannya menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen sivitas akademika dalam upaya kolektif ini.Baca Juga:
.jpeg)
"Kita semua harus terlibat, karena masih banyak kasus kekerasan di lingkungan kampus yang didiamkan tanpa kejelasan. Khususnya bagi mahasiswa, banyak yang memilih diam saat menjadi korban kekerasan seksual," tegasnya.
Ia berharap kehadiran Satuan Tugas PPKPT di kampus mampu menjadi wadah yang aman dan terpercaya bagi korban untuk melapor dan mendapatkan perlindungan.
"Kami ingin Universitas Moestopo menjadi kampus yang aman dan berpihak pada korban," lanjutnya.
Hadir sebagai narasumber utama, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si, Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Komisi X, memberikan pengarahan mengenai pentingnya pelaksanaan regulasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi.
Dalam pemaparannya, Hj. Himmatul menyoroti data mencengangkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat 2.681 kasus kekerasan seksual di kampus selama 2024.
"Kampus harus menjadi ruang aman, tempat tumbuhnya intelektualitas, bukan ketakutan. Pencegahan dan penanganan kekerasan bukan sekadar formalitas, tetapi komitmen moral dan hukum yang wajib dijalankan," tegasnya.
Turut hadir, Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan, S.E., M.A., Kepala LLDikti Wilayah III Jakarta, yang menekankan perlunya tata kelola yang menyeluruh dalam pelaksanaan PPKPT.
Ia mendorong semua perguruan tinggi untuk aktif membentuk dan menguatkan Satgas PPKPT, serta memaksimalkan kanal pelaporan resmi seperti aduanitjen.kemdiktisaintek.go.id.
JAKARTA Pemilik Travel Haji dan Umrah Maslahatul Ummah Internasional, Syihabul Mutaqin, mengungkap percakapan WhatsApp dengan mantan sta
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid unt
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Akademisi sekaligus Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung menilai koperasi dapat menjadi gerakan ekonomi
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 20
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di sejumlah perguruan tingg
PENDIDIKAN
JAKARTA Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie membantah klaim Denny Indrayana yang menyebut Gibran R
POLITIK
BINJAI Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Binjai, Senin, 5 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah K
NASIONAL
MEDAN DPRD Kota Medan menyoroti anggaran belanja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun dalam Rancan
KESEHATAN
PALANGKARAYA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seKalimantan bersama Aliansi Generasi Muda menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah
NASIONAL