Pramono Anung Lantik 673 Kepala Sekolah, Tekankan Sekolah Bebas Bullying dan Dana BOS Tepat Sasaran

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 673 pejabat fungsional guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah negeri di Ibu Kota, Rabu (19/11).

Pelantikan digelar bersamaan dengan ribuan pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional lainnya di Balai Kota DKI Jakarta.

Dalam arahannya, Pramono menegaskan peran strategis kepala sekolah dalam membangun lingkungan belajar yang aman, berkualitas, dan bebas kekerasan.

Baca Juga:

• PHI Salurkan Beasiswa Sobat Bumi, Dorong Generasi Muda Unggul di Kalimantan

"Kepada para kepala sekolah, saya tekankan bahwa pendidikan adalah fondasi penting bagi masa depan Jakarta. Tingkatkan mutu pembelajaran, optimalkan peran guru, dan pastikan sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan. Tidak boleh ada bullying di seluruh sekolah di Jakarta," kata Pramono.

Instruksi itu disampaikan menyusul maraknya kasus perundungan di sekolah.

Pramono memerintahkan Dinas Pendidikan memperkuat layanan konseling dan merumuskan mekanisme pencegahan bullying yang lebih komprehensif.

"Untuk mekanisme bullying di lingkungan sekolah DKI, saya sudah meminta Dinas Pendidikan bekerja sama dengan jajaran terkait, terutama untuk konseling, agar bullying tidak terjadi kembali di Jakarta," tambahnya.

Pramono juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Kepala sekolah diminta memastikan program KJP Plus, KJMU, dan berbagai skema perlindungan anak berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Gunakan dana BOS secara akuntabel dan tepat sasaran. Kawal implementasi KJP Plus, KJMU, dan program perlindungan anak agar benar-benar memberi dampak bagi masa depan peserta didik. Bangun ekosistem sekolah yang sehat, rapi, dan akuntabel," ujarnya.

Selain kepala sekolah, Pramono juga memberi pesan kepada pejabat fungsional lainnya untuk meningkatkan profesionalitas, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pastikan setiap pekerjaan memberikan hasil yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta akan terus menyediakan ruang pengembangan kapasitas untuk memperkuat kualitas SDM," tutup Pramono.*