Namun lemahnya koordinasi antara sekolah, penyedia makanan, dan dinas terkait membuat potensi pemborosan semakin besar.
Tanpa pencatatan kehadiran yang akurat, verifikasi distribusi yang jelas, serta transparansi dalam pelaporan klaim anggaran, program MBG rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Harapan Akan Pengawasan yang Lebih Ketat
Masyarakat berharap pemerintah pusat memperketat pengawasan pelaksanaan MBG, terutama di wilayah yang terdampak bencana.
Program ini memiliki tujuan mulia dan melibatkan anggaran yang besar. Tanpa pengawasan yang kuat, terutama di tengah situasi darurat seperti banjir, potensi kebocoran anggaran dapat terjadi kapan saja.*
(ad)
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat pemulihan pascabencana
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Jokman Nusantara Bersatu, Andi Azwan, mendampingi saksi bernama Ronny Teguh saat memberikan keterangan di Polda Metro
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, ketua umum partai politik, serta mantan Menteri Lu
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi agar memast
EKONOMI
DELI SERDANG Bupati Deli Serdang, dr. Asri Ludin Tambunan, memberikan ultimatum tegas kepada manajemen Rumah Sakit (RS) Patar Asih dan H
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu berhasil menggagalkan peredaran narkotika skala besar antarprovinsi, dengan menyit
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampa
NASIONAL
BIREUEN Penyerahan bantuan rumah rusak ringan dan sedang tahap II bagi korban banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera
PEMERINTAHAN
JAKARTA PT Pertamina (Persero) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan minyak mentah nasional setelah dua kapa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 harus dilakuka
EKONOMI
