Pemprov Sumut Dorong Pendidikan Inklusif hingga Perguruan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan layak hingga jenjang perguruan tinggi.

Langkah ini disebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Baca Juga:

• Kahiyang Ayu Apresiasi Bantuan SERUNI KMP untuk Korban Bencana Tapanuli Tengah

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan Komisi Nasional Disabilitas RI bersama Tim Australia Awards Scholarship (AAS) di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 12 Februari 2026.

Sulaiman mengapresiasi program AAS yang membuka peluang beasiswa bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.

Ia berharap program tersebut dapat berdampak pada peningkatan kualitas hidup 46.033 penyandang disabilitas di Sumut.

"Sekolah kekhususan di Sumut juga tidak banyak, apalagi di kabupaten/kota. Program khusus seperti ini sangat bermanfaat untuk masa depan mereka," ujarnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut Terang Dewi Susantri Ujung mengatakan pemerintah daerah tengah membahas penguatan pendidikan inklusif, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur sekolah.

Menurut dia, sekitar 40 guru akan mendapat pendampingan khusus tahun ini untuk mendukung pendidikan bagi siswa disabilitas.

Selain itu, Pemprov menyiapkan empat sekolah tuna rungu dan sebelas sekolah tuna netra.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dante Rigmalia menilai penyandang disabilitas masih menghadapi ketertinggalan, terutama dalam akses pendidikan.

Berdasarkan catatannya, sebagian besar hanya menempuh pendidikan hingga kelas lima sekolah dasar, dan hanya sekitar 5 persen yang melanjutkan hingga perguruan tinggi.

"Kehadiran kami bersama Tim AAS untuk mendorong kolaborasi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan melalui program beasiswa," kata Dante.

Ia menambahkan, ada enam isu utama yang perlu mendapat perhatian, yakni stigma, pendataan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Program Manager Department of Foreign Affairs and Trade Kedutaan Besar Australia, Tea Naibaho, menjelaskan AAS menyediakan beasiswa inklusif bagi penyandang disabilitas dan perempuan untuk studi magister dan doktoral di Australia.

Baca Juga:

• Prabowo Turun Tangan Soal Nasib Tambang Martabe, Ini Arahannya

Program tersebut dilengkapi Disability Support Agreements (DSA) yang mencakup dukungan akomodasi, transportasi, dan pendampingan selama masa studi.

"Tidak ada batasan usia. Saat ini kami melakukan sosialisasi di Medan, sebelumnya di Indonesia bagian timur," ujarnya.

Pemprov Sumut berharap kolaborasi tersebut dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dan memperkuat prinsip pendidikan inklusif di daerah.*

(ad)

Pemerintah Tetap Pegang Patokan Banpol Rp 1.000 per Suara, KPK Dorong Integritas Parpol Meningkat

HPN 2026 Banten Berakhir Sukses! PWI Apresiasi Dukungan Pers, Pemerintah, dan Dunia Usaha

IHSG Hijau, Tapi Rupiah Tekor Tipis ke Rp16.813 per Dolar AS

Tawuran di Belawan Picu Kekhawatiran Warga, Wakil Ketua DPRD Sumut Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas

Bupati Humbahas Tekankan Sinergitas Camat dan Kepala Desa untuk Pembangunan Tepat Sasaran

Pemkab Karo Gelar Musrenbang Tigabinanga, Tekankan Program Strategis yang Berdampak untuk Masyarakat