TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait polemik tambang emas Martabe di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Presiden meminta agar pemerintah bersikap adil dan memberikan sanksi proporsional apabila ditemukan pelanggaran. Sebaliknya, hak investor harus dipulihkan jika tidak terbukti bersalah.
Baca Juga:Hal itu disampaikan Bahlil usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026.
"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek. Kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ujar Bahlil.
Menurut dia, arahan tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum sekaligus iklim investasi di Sumatera Utara.
Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek penegakan aturan.
"Semua ini kita lakukan dalam rangka memastikan investasi dan kepastian hukum bisa terjadi, sekaligus menjaga perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatra," kata dia.
Bahlil menjelaskan, Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan penataan dan evaluasi terhadap operasional tambang emas Martabe.
Di saat bersamaan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq juga melakukan kajian lingkungan.
"Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih insyaallah semuanya akan baik-baik saja," ujar Bahlil.
Ia menegaskan pemerintah akan bersikap fair. Jika tidak ditemukan pelanggaran, maka tidak ada alasan untuk mencabut atau membatasi hak perusahaan.
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL