JAKARTA - Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, menegaskan bahwa semua lapisan masyarakat Indonesia berhak mengakses beasiswa LPDP, tak terkecuali putra-putri pejabat.
Hal ini disampaikan dalam media briefing, Kamis (26/2/2026), sebagai bagian dari prinsip inklusi dan meritokrasi yang menjadi dasar lembaga.
Menurut Sudarto, mandat LPDP tidak hanya membiayai pendidikan individu, melainkan mencetak talenta unggul yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.Baca Juga:
"Yang dibutuhkan Indonesia adalah lebih dari 1–2% dari angkatan kerja yang bisa menjadi inovatif destruktif, yang mampu mengubah cara-cara kita bekerja dan menghasilkan inovasi untuk Indonesia maju," ujar Sudarto.
LPDP dirancang agar terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi kriteria.
Kebijakan ini menekankan kesetaraan kesempatan, termasuk bagi anak-anak dari Papua, wilayah 3T, serta keluarga prasejahtera melalui skema afirmasi.
Dalam skema afirmasi, sejumlah persyaratan dibuat lebih fleksibel, seperti kemampuan bahasa Inggris, usia, maupun IPK, agar hambatan akses tidak membatasi potensi intelektual anak-anak Indonesia.
"Untuk anak-anak Papua, atau dari 3T keluarga prasejahtera, biasanya tidak perlu memenuhi persyaratan umum seperti bahasa Inggris atau IPK tinggi. Kami memahami tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama sejak awal, padahal potensinya sangat besar," tambah Sudarto.
Data internal LPDP menunjukkan peningkatan porsi penerima dari jalur afirmasi selama tiga tahun terakhir.
Saat ini, minimal 30% penerima LPDP berasal dari skema afirmasi, mencakup ribuan siswa dari 127 kabupaten prioritas, keluarga prasejahtera, hingga putra-putri asli Papua.
Selain itu, LPDP menyediakan skema partial scholarship, di mana penerima beasiswa dapat membayar sebagian biaya pendidikan, misalnya 50% ditanggung LPDP dan 50% ditanggung awardee, memberi kesempatan bagi mereka yang ingin berkontribusi secara finansial.
"Partial LPDP memberikan fleksibilitas bagi penerima yang ingin berkontribusi. Kami percaya ini memperkuat tanggung jawab akademik dan investasi pribadi di pendidikan," tutup Sudarto.*
JAKARTA Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Siregar, meminta kepolisian berhenti menggunakan istilah oknum t
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dalam upaya
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali kembali memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pelantikan tiga Pejabat
NASIONAL
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, melantik enam pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali
NASIONAL
PEKANBARU Polisi menangkap Raihan Mufazzar (21), pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau, Faradilla Ayu Pramesti (23), Kamis
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Komitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok terus diperkuat oleh Satgas Pangan Siber Polda Bali bersama inst
NASIONAL
DENPASAR Menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948 Tahun 2026, Kapolsek Denpasar Timur Kompol I Ketut Tomiyasa, S.H., M.H., rutin melakukan sa
NASIONAL
DENPASAR Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar terus menguatkan komitmen pelayanan kepada masyarakat melalui program Polantas Menyapa,
NASIONAL
DENPASAR Jajaran Polsek Denpasar Timur berhasil mengungkap kasus pencurian yang menimpa dua sekolah dasar di wilayah Kesiman, Denpasar T
HUKUM DAN KRIMINAL
ASAHAN Pemerintah Kabupaten Asahan melaksanakan Safari Ramadan hari kedua pada Rabu (25/02/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari age
PEMERINTAHAN
