Pemerintah Batalkan Pembelajaran Daring, Fokus pada Pembelajaran Luring untuk Cegah Learning Loss

JAKARTA – Pemerintah memastikan bahwa rencana pembelajaran dalam jaringan (daring) untuk siswa, yang sempat didiskusikan sebagai langkah untuk mengantisipasi krisis energi akibat konflik Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, dibatalkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi prioritas saat ini.

Sebaliknya, pemerintah menekankan pentingnya memastikan proses pembelajaran siswa tetap berjalan dengan lancar, baik secara langsung (luring) di sekolah maupun melalui mekanisme lainnya yang mendukung kualitas pendidikan.

Baca Juga:

• ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50

Pratikno menyatakan, "Penting untuk menjaga kualitas pendidikan siswa, sehingga pembelajaran daring tidak menjadi sebuah urgensi saat ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama untuk memastikan pendidikan tetap berjalan dengan baik tanpa ada gangguan."

Pernyataan ini muncul setelah sebelumnya sempat terbesit ide untuk menggelar pembelajaran hybrid—kombinasi daring dan luring—sebagai upaya mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan energi, terutama akibat dampak krisis yang ditimbulkan oleh ketegangan di Timur Tengah.

Namun, mengingat urgensi menjaga kualitas pendidikan dan menghindari risiko learning loss, pemerintah akhirnya memastikan bahwa pembelajaran siswa akan tetap diutamakan dalam format luring, yakni tatap muka di sekolah.

Pratikno menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

Menurutnya, kualitas pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan, dan learning loss yang dialami siswa akibat pembelajaran daring di masa pandemi harus segera diatasi.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembenahan di sektor pendidikan, yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global.

"Program-program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda merupakan upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan," ujar Pratikno.

Ia menambahkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidikan ini mencakup berbagai kementerian, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset dan Teknologi.

Menko PMK juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, dengan penekanan pada penguatan kualitas SDM di Indonesia.

Menurutnya, program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional harus dipercepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan bangsa.

"Kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini adalah prioritas utama yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen," pungkas Pratikno.

Pemerintah terus mendorong agar setiap anak di Indonesia mendapat akses pendidikan yang optimal dan berkualitas, tanpa ada hambatan terkait krisis energi atau masalah lainnya.

Dengan pembatalan pembelajaran daring dan fokus pada pembelajaran luring, pemerintah berharap dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia.*

(mt/ad)

ASN Pemprov Sumut Kembali Bekerja 25 Maret 2026, Terapkan Sistem WFO dan WFH 50:50

Arus Balik Kekuasaan: Membersihkan Diri atau Dibersihkan!

Tasyi Athasyia Kembali Ribut dengan Keluarga, Bu Ala: Tanpa Adab! Dia Merasa Pegang Kunci Surga

Harga Minyak Dunia Anjlok Usai Trump Umumkan Pembicaraan Damai AS-Iran

Prabowo Pemimpin Egaliter dalam Sejarah Republik Indonesia

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Tegas Tolak Wacana Pembelajaran Daring Demi Efisiensi Energi: Jangan Mengorbankan Pendidikan