Pelibatan TNI dalam Pembekalan Beasiswa LPDP Tuai Kritik, Menkeu Purbaya Buka Suara

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara dalam pembekalan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bukan bertujuan untuk program wajib militer.

Menurut dia, keterlibatan TNI hanya difokuskan untuk memperkuat rasa nasionalisme para penerima beasiswa sebelum menempuh studi di dalam maupun luar negeri.

"LPDP itu ada pembekalan lebih lanjut dari TNI, bukan untuk perang. Tapi untuk melatih dan memperkuat rasa nasionalisme mereka," kata Purbaya, Selasa, 5 Mei 2026.

Baca Juga:

• Menkeu Purbaya: Ada yang Tak Beres di Restitusi Pajak Batu Bara, Negara Rugi Rp25 Triliun

Purbaya mengatakan pembekalan tersebut diharapkan dapat menanamkan komitmen para penerima beasiswa agar kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

"Jangan sampai nanti seperti waktu kemarin-kemarin pergi ke luar negeri, habis itu menghina negaranya sendiri," ujarnya.

Selain menyoroti pembekalan kebangsaan, Purbaya juga mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan fokus bidang studi penerima beasiswa LPDP.

Pemerintah disebut akan lebih memprioritaskan penerima beasiswa pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM.

"LPDP ke depan pembidangannya akan lebih kita arahkan ke STEM. Bukan hanya belajar ilmu sosial saja. Ilmu sosial penting, tapi jangan kebanyakan," kata dia.

Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, M. Lukmanul Hakim, mengatakan program Persiapan Keberangkatan (PK) bagi penerima beasiswa telah menjadi agenda rutin sejak awal program LPDP berjalan.

Menurut dia, kegiatan tersebut bertujuan membekali penerima beasiswa dengan penguatan karakter, kepemimpinan, etika, hingga kesiapan mental dan sosial sebelum menjalani studi.

"PK bertujuan untuk membekali penerima beasiswa dengan penguatan karakter, nilai kebangsaan, kepemimpinan, etika, serta kesiapan mental dan sosial," kata Lukmanul.

Pembekalan kali ini digelar di Lanud Halim Perdanakusuma hingga 9 Mei 2026. Materi yang diberikan mencakup sesi kelas dan kegiatan luar ruang untuk melatih disiplin, kerja sama, komunikasi, serta ketahanan mental.

TNI Angkatan Udara menegaskan program tersebut berbeda dengan pelatihan komponen cadangan atau komcad.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan kegiatan hanya berlangsung selama tiga hari dan fokus pada pembentukan karakter.

"Materi yang diberikan difokuskan pada penguatan kesiapan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, cinta tanah air, serta pembentukan karakter," ujarnya.

Pelibatan TNI dalam pembekalan awardee LPDP menuai kritik dari sejumlah kelompok masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai tidak ada urgensi pelibatan militer dalam program persiapan akademik mahasiswa.

"Mereka ingin mencari ilmu, bukan berperang," kata Usman.

Ia menilai langkah tersebut memperkuat tren militerisasi ruang sipil pasca revisi Undang-Undang TNI.

Kritik serupa disampaikan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Ia menilai pendidikan karakter dan kedisiplinan dapat dilakukan tanpa melibatkan institusi militer.

Menurut Isnur, pembekalan bagi penerima LPDP seharusnya lebih fokus pada kesiapan akademik, psikologis, dan adaptasi kehidupan kampus.

Sementara pengamat pendidikan Ina Liem menilai penguatan nilai kebangsaan memang penting, namun harus dirancang secara berkelanjutan agar tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial.*

(mttt/ad)

Menkeu Purbaya: Ada yang Tak Beres di Restitusi Pajak Batu Bara, Negara Rugi Rp25 Triliun

Miris! Siswa SMK di Samarinda Meninggal Diduga Karena Sepatu Kekecilan, DPR Buka Suara

Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dicopot dari Panglima TNI: Saya Ditendang Karena Tak Nurut Jokowi soal Kenaikan Pangkat Jenderal

Gus Ipul Buka Suara soal Anggaran Sepatu Sekolah Rakyat Rp27 Miliar, Rp700 Ribu per Pasang

Bupati Batu Bara Dorong Kolaborasi Akademisi dan Alumni KPI untuk Pembangunan Daerah

Realisasi Proyek Hilirisasi Bukti Pembangunan Tidak Stagnan