Angka Lulusan SMA yang Kuliah Masih Rendah, UGM Minta Pemerintah Perluas Beasiswa

JAKARTA – Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Wening Udasmoro, meminta pemerintah memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih banyak lulusan SMA dan sederajat dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Permintaan tersebut disampaikan Wening dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI yang membahas evaluasi penerimaan mahasiswa baru, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurut Wening, selama puluhan tahun angka lulusan SMA yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih relatif rendah dan belum mengalami peningkatan signifikan.

Baca Juga:

• DPRD Binjai Dinilai 'Buang Badan', Mahasiswa Pertanyakan Fungsi Wakil Rakyat

"Sudah sejak lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, jumlah mahasiswa SMA yang masuk perguruan tinggi ini hanya sekitar 30 sampai 35 persen setiap tahunnya," ujar Wening.

Ia menilai pemerintah perlu memperluas cakupan bantuan pendidikan agar angka partisipasi pendidikan tinggi nasional dapat meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

"Jadi, kalau menurut saya pemerintah mungkin perlu memperluas jangkauan beasiswa agar mahasiswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya 30 sampai 35 persen, tapi bisa mungkin 50 sampai 60 persen," ujarnya.

Menurut Wening, perluasan program beasiswa akan membuka kesempatan yang lebih besar bagi lulusan SMA untuk mengenyam pendidikan tinggi, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.

"Jadi, ini menjadi akan bisa menambah jumlah entah mereka itu nanti masuk perguruan tinggi negeri atau bisa masuk ke perguruan tinggi swasta," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wening juga menyoroti distribusi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sekitar 55 persen penerima bantuan pendidikan tersebut saat ini berada di perguruan tinggi swasta.

"Karena sampai saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa KIPK, eh KIPK ini justru banyak itu pada perguruan tinggi swasta, 55 persen. Itu laporan dari Dikti," katanya.

Selain membahas perluasan beasiswa, Wening turut mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan perguruan tinggi asing yang semakin banyak beroperasi di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji sejauh mana kampus asing memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pendidikan tinggi nasional.

"Jadi, ini perlu meninjau ulang masuknya perguruan tinggi negeri eh perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak, jadi perlu kita lihat bermanfaat tidak, perguruan tinggi luar negeri masuk ke Indonesia itu bagi Indonesia," tutur Wening.

Ia menyebut kampus asing kini mulai banyak hadir di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Karena itu, pemerintah diharapkan lebih selektif dalam memberikan izin operasional kepada perguruan tinggi luar negeri.

"Mungkin ini saya kira perlu diberi masukan agar tidak semua masuk. Pada kenyataannya, mungkin mereka ke sini hanya nyari uang, tidak membuat perguruan tinggi kita bertambah berdaya. Karena kita sendiri sebetulnya sudah sangat berdaya kalau kita maksimal melakukan," pungkasnya.

Wening berharap perluasan akses pendidikan tinggi melalui beasiswa dan penguatan perguruan tinggi dalam negeri dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.* (km/ad)

DPRD Binjai Dinilai 'Buang Badan', Mahasiswa Pertanyakan Fungsi Wakil Rakyat

APDESU Laporkan Dugaan KKN dalam SPMB Kabupaten Batu Bara ke Kejaksaan

Gerindra: Jangan Ada Upaya Memecah Belah Presiden Prabowo dan Wapres Gibran

45 Tahun Mengabdi di ATR/BPN, Dr. Budi Suryanto Ungkap Akar Persoalan Agraria Nasional

Bobby Nasution Dorong Tanjungbalai Jadi Kota Maritim Modern, Infrastruktur dan Layanan Publik Jadi Fokus

Bakom RI Bantah Tudingan Pengondisian Demo MBG: Pemerintah Hormati Semua Pendapat