BREAKING NEWS
Jumat, 25 September 2026

Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Sekolah Negeri TK hingga SMA/SMK Kini Sudah Gratis

Johan - Jumat, 25 September 2026 13:50 WIB
Mendikdasmen Abdul Mu’ti: Sekolah Negeri TK hingga SMA/SMK Kini Sudah Gratis
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (foto: Setpres/yt)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Ia menyebut pemerintah dapat menggunakan uang negara yang selama ini hilang akibat korupsi.

"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong, yang dikorupsi," ucapnya.

Menurut Prabowo, pemerintah terus bekerja selama dua tahun terakhir untuk memperbaiki berbagai persoalan pendidikan.

Ia menekankan perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru tidak bisa ditunda.

"Sekolah-sekolah harus segera diperbaiki, atapnya runtuh, sekolah-sekolah enggak ada WC yang bagus, harus kita perbaiki. Gaji-gaji guru juga harus diperbaiki" pungkas Prabowo.

Persoalan pendidikan gratis juga pernah menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025, MK menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Putusan tersebut mencakup satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

"Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat," bunyi amar keputusan MK.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan pendidikan dasar gratis berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Namun, MK juga menyatakan pemenuhan hak tersebut dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

"Oleh karena itu, peralihan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan memuat hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara merata, dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif," kata Enny.

Editor
: Dharma
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wali Kota Binjai Amir Hamzah Lantik Sofyan Syahputra Jadi Kadisdik, 76 Kepala Sekolah Dapat SK
Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran, Menhut Raja Juli: Mungkin Besok Mas Kaesang, Lusa Jan Ethes
Begini Tanggapan Jokowi Soal Gugatan Syarat Pendidikan Gibran
KPU Akui Tak Verifikasi Langsung Syarat Pendidikan Gibran ke Dinas Pendidikan
Gibran dan Syarat Konstitusional Wakil Presiden
Mahfud MD Ungkap Alasan Tak Ikut Gugat Syarat Pendidikan Gibran
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru