Hasto Tegaskan RUU Perampasan Aset Harus Hormati HAM dan Due Process of Law dalam Reformasi Hukum Nasional
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
JOGJA -Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja, Singgih Raharjo, mengekspresikan keprihatinannya terkait keberlangsungan parkir nuthuk di wilayahnya, terutama di sekitar area Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Tugu Jogja. Singgih dengan tegas meminta agar masalah ini tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Dalam konteks ini, kami sangat menyayangkan dan meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kami akan menekankan pada pihak-pihak terkait untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Jika dikelola oleh swasta, tarif parkir harus sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelas Singgih dalam pernyataannya kepada wartawan, seperti dilansir oleh detikJogja pada Jumat (1/3/2024).
Singgih juga menambahkan bahwa pihaknya telah memanggil semua pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
“Sudah kami panggil, baik pihak KAI maupun pengelola parkirnya. Kami akan melakukan klarifikasi dan meminta penyesuaian tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku,” lanjutnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Agus Arif Nugroho, menjelaskan bahwa area parkir yang menjadi polemik sebenarnya merupakan waiting zone yang disewa oleh pihak ketiga dari PT KAI.
“Area parkir tersebut disewakan sebagai waiting zone untuk travel-travel tertentu. Kesepakatan tersebut juga melibatkan PT KAI,” jelas Agus dalam penjelasannya kepada wartawan pada Jumat (1/3/2024).
Agus menambahkan bahwa waiting zone tersebut oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai tempat parkir premium. Namun, pihak Dishub mengimbau agar tarif parkir tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam unggahan di media sosial, terlihat karcis parkir dengan tarif yang mencapai Rp 350 ribu untuk durasi 7 jam. Masalah ini memicu reaksi dari masyarakat dan menimbulkan kontroversi terkait kebijakan tarif parkir di wilayah tersebut.
Dalam menghadapi permasalahan ini, Dishub dan pemerintah kota berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan adil, serta memastikan bahwa tarif parkir di area publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(K/09)
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan pembahasan Rancangan UndangUnd
POLITIK
ACEH BESAR Ir. Safrizal, ST. MT, resmi terpilih sebagai anggota Tuha Peut Gampong Lam Lumpu. Safrizal menegaskan pencalonannya murni seba
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterkaitan rangkap jabatan Mulyono, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi korupsi yang rawan terjadi di jalur impor, menyusul operasi tangkap tangan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap rencana untuk menghentikan ekspor timah, menyusul lang
EKONOMI
LAMPUNG TENGAH Sebuah pabrik pengolahan tepung tapioka milik PT Sinar Pematang Mulia 2 (PT SPM 2) di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar
PERISTIWA
LANGKAT, SUMUT Satresnarkoba Polres Langkat berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba bersenjata api yang beroperasi di wilayah Kec
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Bentrokan antar pemuda kembali terjadi di Medan, kali ini pecah menjelang waktu subuh di kawasan Makden Lama, Kelurahan Belawan Ba
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Menjelang bulan suci Ramadhan, masyarakat Gampong Lam Lumpu, Aceh Besar, kembali menggelar tradisi gotong royong. Kegiatan ya
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menekankan pentingnya penguatan daya saing sektor pariwisata dan kuliner seiring penguk
PARIWISATA