Perselisihan Pidie Jaya Tuntas: Bupati dan Wabup Berdamai di Rumah Dinas Wagub
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
SAMARINDA — Banjir yang melanda tujuh kecamatan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sejak Jumat (31/1/2025) mulai surut setelah hampir sepekan. Meski demikian, dampak bencana ini masih dirasakan oleh warga, terutama dalam hal kesehatan. Beberapa warga yang tinggal di daerah terdampak banjir kini menghadapi masalah kesehatan yang mulai muncul akibat terpapar air banjir yang kotor.
Meskipun curah hujan yang terjadi pada Kamis sore membuat air banjir sedikit bertahan lebih lama, gejala penyakit mulai dirasakan warga yang tinggal di area terdalam, seperti demam, gatal-gatal, hingga diare. Warga mengeluhkan kondisi kesehatan yang semakin memburuk akibat lingkungan yang tercemar pasca-banjir. Salah satu warga RT 36, Sunarji, menyatakan bahwa daerah mereka merupakan yang paling terdampak. “Ini daerah paling dalam, RT 36, RT 37, saya ini, RT 38, RT ini yang paling dalam,” ujarnya dengan wajah cemas.
Sunarji menambahkan, kebutuhan akan obat-obatan kini semakin mendesak. Sebagian besar warga mengeluhkan gatal-gatal dan diare setelah terpapar air banjir. “Butuhnya minyak kayu putih, obat demam, soalnya kalau mau sampai sini, obat-obatannya habis. Ini keluarga saya sudah mulai gatal-gatal, sudah mulai diare,” ungkap Jhon, warga lainnya, yang juga terdampak oleh bencana ini.
Warga pun berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani masalah kesehatan yang berkembang akibat dampak banjir. “Kami berharap pemerintah segera mengirimkan obat-obatan,” ujar Jhon. Bantuan berupa makanan siap saji dan bahan pokok memang sudah mulai disalurkan ke sejumlah titik pengungsian, tetapi warga merasa kebutuhan akan obat-obatan dan perawatan medis semakin mendesak.
Sementara itu, di kawasan Bengkuring, tepatnya di Jalan Terong, ketinggian air masih terpantau mencapai satu meter, mempersulit warga untuk beraktivitas dan mengakses fasilitas kesehatan. Dengan adanya potensi peningkatan jumlah warga yang sakit, pihak terkait diharapkan segera menyalurkan bantuan medis untuk mengantisipasi semakin meluasnya masalah kesehatan ini.
Warga yang masih tinggal di daerah yang tergenang banjir juga mengeluhkan kesulitan mengakses fasilitas kesehatan yang jaraknya terhambat oleh air banjir yang masih menggenang. Warga pun berharap agar pemerintah segera menanggapi masalah kesehatan ini dengan menyediakan bantuan medis yang dibutuhkan untuk mencegah masalah kesehatan yang lebih parah.
(kmps)(JOHANSIRAIT)
BANDA ACEH Perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi dan Hasan Basri, akhirnya menemui titik temu. Langkah
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penganiayaan yang menjerat Junara Hutahaean memunculkan kontroversi di persidangan Pengadilan Negeri Medan. Tim penas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang pria berusia 52 tahun yang bekerja sebagai penjaga malam ditemukan tewas di dalam sebuah ruko di Jalan Ring Road, Kecamata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, membantah pernyataan Ammar Zoni dalam pleidoi pribadinya yang menyebut nar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai pekan depan akan melaksanakan pemeriksaan maraton terhadap penyelenggara ibadah haji kh
HUKUM DAN KRIMINAL
BINJAI Dalam rangka mempersiapkan supervisi tingkat Provinsi Sumatera Utara, Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Binjai menggelar kegiatan p
PEMERINTAHAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai melalui Sekretaris Daerah (Sekdako) Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, S.Sos., M.M., bersama Kepala Bada
PEMERINTAHAN
JAKARTA Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu ha
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Hinca Panjaitan dari Fraksi Demokrat, menyuarakan kemarahan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ka
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Waas, mengeluarkan ultimatum kepada camat dan petugas kewilayahan terkait potensi penyalahgunaan Program Kel
PEMERINTAHAN