Tindakan tersebut melanggar Pasal 194 KUHP, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun.
Jika menyebabkan korban jiwa, pelaku dapat dijatuhi hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
Selain itu, UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 180 juga melarang tindakan perusakan terhadap sarana dan prasarana KA.
Ayep mengimbau masyarakat untuk aktif mencegah dan melaporkan aksi pelemparan.
Ia menekankan, KA Bandara adalah fasilitas negara yang harus dijaga bersama.
"Kami terus lakukan edukasi ke masyarakat, termasuk sekolah-sekolah di sekitar jalur rel. Keselamatan perjalanan kereta adalah tanggung jawab bersama," ujarnya.
PT Railink berjanji akan menindak tegas pelaku dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini hingga tuntas.*
(vv/a008)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan sejumlah pihak t
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan jalur kereta api di luar Pulau Jawa, meliputi Sumatera, Kalimantan, da
Pemerintahan
JAKARTA PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk dan bagian dari Pertamina Group, menerima kunjungan resmi Komite Nasional Kese
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana pembangunan peternakan ayam petelur di wilayahwilayah dengan
Ekonomi
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mengungkapkan, perseroan kini tidak lagi mendapatkan dukungan fasilitas kredit dari perbank
Ekonomi
JAKARTA PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) memastikan rencana penggabungan dengan PT Hutama Karya (Persero) akan rampung paling lamba
Pemerintahan
JAKARTA Aliansi Pemuda Toraja resmi melaporkan komika Pandji Pragiwaksono ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan dan ujaran kebencian
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan baru berupa layanan kereta khusus untuk petani dan pedagang kecil, dengan fasilit
Pemerintahan
JAKARTA Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dal
Pemerintahan
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aturan mengenai 30 persen keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).
Pemerintahan