Rocky Pasaribu: Pencabutan Izin TPL Momentum Perlindungan Hak Masyarakat Adat
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
MENTAWAI — Sebuah video yang memperlihatkan Bupati Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rinto Wardana Samaloisa, sedang memarahi seorang yang diduga kapten kapal viral di media sosial.
Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, Rinto terlihat menunjuk-nunjuk dan membentak kapten tersebut karena diduga tidak mematuhi aturan pembayaran surf tax (pajak selancar).
"Kamu saya perintahkan mengambil paspor. Ini sudah batas kesabaran saya. Sekarang... sekarang!" teriak Rinto dalam video yang beredar luas di media sosial sejak Sabtu (10/5/2025).
Rinto Wardana membenarkan bahwa insiden itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) saat dirinya sedang melakukan kunjungan kerja ke Pagai Selatan, salah satu pulau di wilayah Kepulauan Mentawai yang dikenal sebagai destinasi selancar internasional.
"Saya mendapat laporan ada turis yang berselancar tanpa membayar surf tax. Maka saya melakukan sidak langsung ke kapal-kapal wisata," jelas Rinto.
Menurut Rinto, pada dua kapal pertama, tidak ditemukan masalah.
Namun, saat tiba di kapal ketiga, yakni kapal D, ia merasa tidak dihormati dan mendapat respons tidak kooperatif dari kapten kapal.
"Saat saya tanya paspor dan bukti pembayaran surf tax, si kapten malah sibuk menelepon dan menyuruh saya bicara dengan backing-nya," tegas Rinto.
Karena tidak ada bukti pembayaran dan diduga terjadi pelanggaran aturan, pihaknya memutuskan untuk menahan sementara buku laut kapten kapal tersebut dan meminta klarifikasi lebih lanjut di Sikakap, wilayah administratif terdekat.
"Kami tidak main-main dalam penegakan aturan. Buku lautnya kami tahan sementara sampai ada klarifikasi dan bukti resmi," tambah Rinto.
Kejadian ini memicu pro dan kontra di media sosial, sebagian mendukung tindakan tegas Rinto untuk menegakkan peraturan daerah, sementara sebagian lainnya mengkritik gaya komunikasi yang dianggap meledak-ledak.*
BALIGE Pemerintah pusat resmi mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta 27 perusahaan lain
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Keme
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Aceh meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 sebagai pemerintah daerah kategori utama atas keberhasilannya
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum Roy Riadi menilai perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan pengadaan Chromebook di Kementerian
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan ESK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penataan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh mempercepat identifikasi dan penyiapan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (H
PEMERINTAHAN
MEDAN Kasus kekerasan yang menewaskan seorang perempuan bernama Lina resmi memasuki meja hijau. Terdakwa David Chandra didakwa membunuh k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa aparat yang menuduh pedagang es gabus menggunakan bahan spons harus mendapatk
NASIONAL
DENPASAR, BALI Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menunjukkan dukungan nyata terhadap Industri Kecil dan
EKONOMI
BEKASI Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA) Polres Bekasi Kota kembali menunjukkan tajinya dalam memberantas peredaran narkotika dan o
HUKUM DAN KRIMINAL