Ketua PW Al Washliyah Sumut Tegas Tolak Pemkab Deli Serdang Kuasai Tanah Wakaf: "Lebih Baik Leher Saya ke Kuburan daripada Tanah Itu Bergeser"

DELI SERDANG – Ketua Pengurus Wilayah (PW) Al Jamiyatul Washliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, menyampaikan pernyataan tegas menolak segala bentuk upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang untuk mengambil alih lahan SMP Negeri 2 Galang yang terletak di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang.

Dedi menegaskan bahwa lahan tempat berdirinya sekolah tersebut merupakan tanah wakaf yang secara hukum dan syariat tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepemilikannya.

"Di Undang-Undang Wakaf juga sudah jelas. Kalau Pemkab mau ganti rugi atau segala macam jawabannya tidak bisa," tegas Dedi, Jumat (23/5/2025).

Dedi, yang juga seorang senator, mengungkapkan bahwa upaya serupa dari Pemkab sudah pernah dilakukan sebelum ia menjabat sebagai Ketua PW Al Washliyah.

Namun, prinsip wakaf adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

"Yang namanya wakaf, sejengkal pun tak boleh geser. Saya lebih baik leher saya pindah ke kuburan daripada tanah itu bergeser," ujar Dedi.

Menurut Dedi, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa lahan SMPN 2 Galang sah sebagai milik Al Washliyah.

Ia menyebutkan selama 31 tahun, Pemkab telah menggunakan lahan tersebut tanpa sewa dan tanpa menyelesaikan persoalan hukum yang ada.

"Mereka itu wanprestasi. Harusnya laksanakan putusan, karena gedung itu berdiri 31 tahun di lahan Al Washliyah. Minimal bayar sewa dulu," ungkapnya.

Dedi juga menyayangkan sikap Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang yang sempat melayangkan surat ancaman pengosongan dalam 7x24 jam.

Ia menilai pejabat tersebut tidak memahami sejarah dan proses hukum yang telah berjalan.

Menanggapi kondisi yang memanas, Dedi mengonfirmasi bahwa Al Washliyah akan menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Bupati Deli Serdang pada Senin pekan depan.

Aksi itu diperkirakan akan diikuti ribuan massa dari berbagai daerah seperti Asahan, Tanjung Balai, dan Serdang Bedagai.

"Kalau saya tidak turun, cukup kelas kecamatan saja yang turun. Tapi kalau saya khawatir jumlahnya ini besar sekali. Dari Asahan saja sedang rapat koordinasi menyiapkan ribuan orang. Kalau 20 ribu masa bagi kami kecil," jelasnya.

Dedi menyatakan jika Pemkab tetap bersikukuh mengklaim gedung sebagai aset, Al Washliyah siap membalas dengan tindakan hukum hingga ultimatum pembongkaran.

"Kalau bupati keberatan dan merasa itu aset mereka, ya sudah, kami minta dalam waktu 3x24 jam dibongkar dan diangkat semua yang mereka klaim milik mereka. Demi Allah, tanah wakaf ini saya tidak akan pernah bertoleransi," tutupnya.*

(tm/a008)