Koalisi Sipil Desak MK Percepat Uji Materi UU TNI Usai Kasus Andrie Yunus
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR – Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari, mengungkapkan bahwa pembongkaran kios-kios yang terletak di sepanjang Jalan Merdeka, Kecamatan Bogor Barat, Kamis (12/12/2024), merupakan bagian dari upaya penataan kawasan tersebut. Langkah ini diambil untuk merespons keluhan warga terkait ketertiban dan kondisi kawasan yang dinilai kurang terorganisir.
Hery Antasari menegaskan bahwa penertiban tersebut sudah menjadi komitmen yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Bogor sebelum Pilkada. “Ini adalah komitmen yang kami buat sebelum Pilkada. Tindakan ini berangkat dari keluhan masyarakat yang menginginkan adanya ketertiban di wilayah ini, dan dari sisi penataan kota, memang banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Hery saat ditemui di lokasi, Kamis (12/12/2024).Lebih lanjut, Hery menjelaskan bahwa meskipun kawasan tersebut diizinkan untuk dijadikan pusat perdagangan, pengelolaan yang baik dan tertib sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran berbagai fasilitas publik, seperti distribusi air, listrik, dan pengelolaan sampah, serta meminimalkan potensi insiden tak diinginkan, termasuk kebakaran.
“Misalnya jika terjadi kebakaran dan kawasan ini tidak tertata dengan baik, tidak ada izin dan pengawasan, siapa yang akan disalahkan? Pemkot Bogor bisa menjadi korban karena tidak ada kontrol yang baik terhadap pembangunan di sana,” tegas Hery.Sebagai bagian dari upaya penataan ini, Hery memastikan bahwa pemerintah kota siap membantu pedagang yang ingin direlokasi ke pasar-pasar yang telah disediakan di Kota Bogor. Bagi pedagang yang ingin tetap berjualan di lokasi tersebut, Hery meminta mereka untuk mengajukan izin melalui pemilik lahan, yang merupakan pihak swasta.”Silakan ajukan izin, dan tentu saja harus disetujui oleh pemilik lahan. Dengan izin, kios-kios tersebut akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi, bahkan bisa diagunkan untuk modal usaha di bank,” lanjut Hery. Tanpa izin, menurutnya, pedagang tidak dapat memperoleh akses ke fasilitas finansial seperti itu.
Hery mengapresiasi sikap kooperatif para pedagang yang dengan sukarela membongkar kios mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Alhamdulillah, proses penertiban berjalan kondusif. Kami akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada pedagang untuk memastikan mereka memahami bahwa tindakan ini demi kebaikan bersama,” ujar Hery.Di samping itu, Hery menegaskan bahwa jika ada pedagang yang kembali berjualan tanpa izin, Pemkot Bogor akan terus memberikan persuasi dan edukasi. “Kami akan bujuk dan sadarkan mereka bahwa penataan ini demi keamanan, keindahan, dan kesejahteraan mereka sendiri,” tambahnya.Langkah penertiban ini diharapkan dapat menciptakan kawasan yang lebih tertata, aman, dan nyaman, serta mendukung upaya Pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian kota. (JOHANSIRAIT)
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Belanja Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 mencatatkan realisasi transaksi sebesar Rp184,02 triliun. Angka tersebut melam
EKONOMI