Ia menegaskan lokasi tambang berada di luar kawasan wisata utama Raja Ampat, yakni sekitar 30-40 kilometer dari Pulau Piaynemo.
"Lokasi yang disebut itu bukan di kawasan wisata utama, tapi kita tetap harus melakukan verifikasi secara menyeluruh," kata Bahlil.
Baca Juga:
Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon turut bersuara.
Ia menekankan agar kegiatan tambang tidak mengganggu situs bersejarah maupun ekosistem alam Raja Ampat yang sangat berharga.
Baca Juga:
"Harus ada evaluasi menyeluruh. Jangan sampai kerusakan sudah terjadi baru kita menyesal," ujar Fadli, yang mendukung penghentian sementara aktivitas tambang.
Desakan evaluasi juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati menilai tambang nikel di Raja Ampat bukan persoalan sepele.
"Raja Ampat adalah wajah Indonesia di mata dunia. Semua izin usaha harus dievaluasi, termasuk siapa yang mengeluarkan izin tersebut," tegasnya.
Ketua Komisi VII DPR, Saleh Daulay, juga mendorong evaluasi total atas aktivitas tambang dan dampaknya bagi masyarakat serta lingkungan.
"Izin usaha harus sesuai peruntukannya dan harus jelas kontribusinya bagi masyarakat lokal," katanya.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan evaluasi sedang dilakukan terhadap Persetujuan Lingkungan PT ASP dan PT GN.
Jika terbukti melanggar aturan dan merusak lingkungan di pulau kecil, izin akan dicabut.
"Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. Kami tak akan ragu mencabut izin," tegas Hanif.
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan