Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
RAJA AMPAT– Polemik aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, terus memanas.
Isu kerusakan lingkungan dan sedimentasi di kawasan wisata bahari Raja Ampat viral di media sosial dengan tagar #SaveRajaAmpat.
Namun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi, yang juga anggota Dewan Komisaris PT GAG Nikel, membantah keras bahwa lokasi tambang berada di kawasan wisata.
Fahrur Rozi menegaskan bahwa Pulau Gag, lokasi tambang nikel PT GAG Nikel, bukanlah destinasi wisata.
"Pulau Gag adalah wilayah dengan izin usaha pertambangan resmi yang telah berlaku sejak 1998 dan ditetapkan IUP sejak 2017," ujarnya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa narasi yang mengaitkan tambang dengan kawasan wisata Piaynemo merupakan kesalahan informasi.
Secara geologi, Piaynemo adalah kawasan karst yang tersusun dari batu gamping, sementara nikel ditemukan di batuan ultrabasa seperti laterit atau peridotit.
"Secara ilmiah, Piaynemo tidak memiliki potensi nikel dan tidak mungkin ditambang," jelas Fahrur.
Fahrur mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang beredar di media sosial tanpa fakta yang jelas.
"Isu lingkungan memang penting, namun harus disampaikan dengan jujur dan berdasarkan data resmi dari kementerian terkait," tambahnya.
PT GAG Nikel, yang beroperasi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017, mengantongi dokumen AMDAL sejak 2014 dan telah melakukan reklamasi area tambang seluas 135,45 hektar dari total bukaan 187,87 hektar.
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL