Ketua Dewan Pers Ajak Pemerintah dan DPR Terbuka pada Kritik Media: Jangan Alergi

JAKARTA – Ketua Dewan Pers, Komarudin Hidayat, mengimbau agar pemerintah dan DPR tidak bersikap alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat melalui media massa.

Menurutnya, selama kritik tersebut proporsional dan didasarkan pada data yang akurat, media justru berperan penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat.

Hal itu disampaikannya dalam acara bertajuk "Integritas Media Massa di Tengah Maraknya Mis/Disinformasi" di Auditorium Jusuf Ronodipuro, Gedung RRI Jakarta, pada Kamis (21/8/2025).

"Pemerintah jangan curiga dan alergi pada kritik masyarakat lewat pers, tapi pers juga hendaknya mengkritik secara proporsional, berdasarkan data dan fakta, jangan provokatif," ujar Komarudin.

Ia mengingatkan bahwa media yang menyebarkan informasi keliru atau hoaks lambat laun akan kehilangan kepercayaan publik.

Sebaliknya, media yang menjaga integritas dan menyajikan informasi akurat akan tetap menjadi rujukan utama masyarakat di tengah derasnya arus informasi dari media sosial.

"Kalau sampai media mainstream itu ditinggalkan, pemerintah juga bisa rugi karena informasi akan didominasi oleh media sosial yang belum tentu valid," imbuhnya.

Dalam forum yang sama, Isya Hanum Kresnadi, Gov Affairs & Public Policy Manager Google Indonesia, menjelaskan bahwa Google telah mengembangkan teknologi penyaring informasi untuk membantu masyarakat Indonesia memperoleh informasi yang relevan dan terpercaya.

"Kami terus berupaya memerangi misinformasi dan disinformasi, bukan hanya lewat Google Search atau YouTube, tapi juga dengan berkolaborasi bersama pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Rosiana Eko, Manajer Riset dari BBC Media Action, memaparkan hasil survei nasional yang dilakukan terhadap lebih dari 5.000 responden.

Hasilnya menunjukkan bahwa anak muda perkotaan sangat rentan terhadap misinformasi, terutama terkait isu-isu ekonomi seperti kenaikan harga dan penipuan finansial.

"Disinformasi berdampak nyata pada pengambilan keputusan masyarakat, mulai dari skema 'buy now pay later' hingga judi online," kata Rosiana.