BANDA ACEH – Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh pada Senin (16/6/2025) siang, memprotes penetapan empat pulau yang masuk wilayah administratif Sumatera Utara.
Aksi berlangsung diwarnai atribut bendera bulan bintang serta teriakan "merdeka" dan "referendum".
Massa awalnya berkumpul di Taman Ratu Safiatuddin, tak jauh dari pusat pemerintahan provinsi.
Baca Juga:
Mereka berjalan kaki dan sebagian menggunakan truk menuju titik aksi.
Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.30 WIB, massa berorasi dan kemudian masuk ke halaman kantor gubernur.
Baca Juga:
Pengamanan dilakukan oleh aparat gabungan dari Satpol PP dan pihak kepolisian.
Beberapa peserta aksi membawa replika senjata dari kayu serta spanduk bertuliskan tuntutan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Kami menolak keputusan Mendagri yang menetapkan empat pulau masuk ke wilayah Sumatera Utara," teriak salah seorang orator dari atas mobil komando.
Dalam orasinya, massa juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Mereka menilai keputusan tersebut mencederai otonomi Aceh dan mengabaikan sejarah serta fakta geografis.
"Kami menuntut pemecatan Mendagri Tito dan meminta investigasi terhadap proses penetapan batas wilayah ini. Ini bentuk penghinaan terhadap Aceh!" ujar Rizki, koordinator aksi.
Aksi tersebut dipicu oleh terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
MEDAN Tim gabungan yang terdiri dari Bea dan Cukai, Karantina, Pol Airud, TNI, BAIS, Dinas Perdagangan, serta Kejaksaan berhasil menggag
Hukum dan Kriminal
MATARAM Keberhasilan proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil di Gunung Rinjani tak hanya mencerminkan sinergitas lintas sektor, namu
Nasional
JAKARTA Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Masyarakat Desa (DPP FORMADES), Irwan Alimuddin Batubara, S.Sos., menyampaikan ucapan selamat a
Komunitas
SOLO Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya buka suara menanggapi isu yang menyebut dirinya tengah mengalami s
Nasional
ASAHAN Duka mendalam menyelimuti keluarga Azwar, seorang warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang tewas di Kamboja setelah diduga me
Peristiwa
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melaksanakan giat penegakan Peraturan Daerah (Perda)
Hukum dan Kriminal
NIAS UTARA Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, S.Pd., M.IP., bersama sejumlah anggota DPRD Dapil I Kabupaten Nias Utara secara resmi menu
Olahraga
PADANGSIDIMPUAN Aksi unjuk rasa mahasiswa kembali memanas di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan, Kamis (26/6), menun
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku tidak mengetahui siapa yang dimaksud dengan Ibu dalam
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN PT. Sinar Avonaska Emas (PT. SAE), sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di Tapanuli Selatan, diduga melakukan prakt
Hukum dan Kriminal