Bareskrim Polri Selidiki Jaringan Jual Beli Emas Ilegal dengan Transaksi Capai Rp 25,9 Triliun
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
TOBA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tujuh kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.
Kebijakan ini diambil menyikapi tingginya intensitas kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan kawasan Geopark Kaldera Toba.
Tujuh kabupaten tersebut meliputi Toba, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara.
"Ini bagian dari antisipasi krisis. Kita sudah siagakan petugas untuk pemadaman, distribusi air bersih, dan koordinasi lintas sektor," ujar Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, Kamis (24/7/2025).
Data BPBD Sumut menunjukkan sejak Januari hingga Juli 2025, telah terjadi 80 kasus Karhutla, dengan luas terdampak mencapai 1.804,95 hektare. Dari jumlah tersebut, 40 kejadian terjadi di wilayah tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba.
Kondisi ini menjadikan kawasan Danau Toba sebagai zona merah Karhutla Sumut 2025. Salah satu kejadian bahkan merenggut nyawa seorang petani di Humbang Hasundutan.
"Ini menunjukkan tingkat kerawanannya sudah sangat tinggi, dan perlu penanganan darurat," tambah Tuahta.
Hujan Buatan Jadi Solusi Utama, Kolaborasi Lintas Instansi Diperkuat
Menghadapi musim kemarau ekstrem yang diprediksi BMKG berlangsung hingga akhir Agustus 2025, BPBD Sumut mendorong pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan, khususnya di daerah rawan Karhutla.
Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah mitigasi terpadu.
"Kami ingin pastikan kawasan Danau Toba tetap terlindungi, apalagi saat ini sedang proses revalidasi status sebagai UNESCO Global Geopark (UGG)," tegasnya.*
(id/j006)
JAKARTA Bareskrim Polri tengah mendalami kasus jaringan jual beli emas hasil tambang ilegal yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Danke Rajag
HUKUM DAN KRIMINAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan pesan penting kepada 464 wisudawan Universitas Kris
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., memimpin kegiatan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Penerimaan
NASIONAL
SEMARANG Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Kabupaten Semarang pa
NASIONAL
JAKARTA Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya, mengungkapkan bahwa terdapat 16 orang ya
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Analis Kebijakan Publik, Said Didu, berpendapat bahwa perang yang sedang berlangsung di Timur Tengah (Timteng) lebih banyak membaw
NASIONAL
JAKARTA Duka mendalam menyelimuti jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas gugurnya tiga prajurit yang tergabung dalam Satgas UNIFI
SOSOK
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (B
EKONOMI
MEDAN Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait tuduhan ijazah Presiden ke7 Jokowi terus berkembang.
HUKUM DAN KRIMINAL