TOBA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tujuh kabupaten yang berada di kawasan Danau Toba.
Kebijakan ini diambil menyikapi tingginya intensitas kebakaran yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan kawasan Geopark Kaldera Toba.
Tujuh kabupaten tersebut meliputi Toba, Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, dan Tapanuli Utara.
Baca Juga:
"Ini bagian dari antisipasi krisis. Kita sudah siagakan petugas untuk pemadaman, distribusi air bersih, dan koordinasi lintas sektor," ujar Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, Kamis (24/7/2025).
Data BPBD Sumut menunjukkan sejak Januari hingga Juli 2025, telah terjadi 80 kasus Karhutla, dengan luas terdampak mencapai 1.804,95 hektare. Dari jumlah tersebut, 40 kejadian terjadi di wilayah tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba.
Baca Juga:
Kondisi ini menjadikan kawasan Danau Toba sebagai zona merah Karhutla Sumut 2025. Salah satu kejadian bahkan merenggut nyawa seorang petani di Humbang Hasundutan.
"Ini menunjukkan tingkat kerawanannya sudah sangat tinggi, dan perlu penanganan darurat," tambah Tuahta.
Hujan Buatan Jadi Solusi Utama, Kolaborasi Lintas Instansi Diperkuat
Menghadapi musim kemarau ekstrem yang diprediksi BMKG berlangsung hingga akhir Agustus 2025, BPBD Sumut mendorong pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan, khususnya di daerah rawan Karhutla.
Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah mitigasi terpadu.
"Kami ingin pastikan kawasan Danau Toba tetap terlindungi, apalagi saat ini sedang proses revalidasi status sebagai UNESCO Global Geopark (UGG)," tegasnya.*
(id/j006)
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan