JAKARTA- Persidangan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang menjerat Ammar Zoni memasuki babak baru.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi para terdakwa, sehingga fokus sidang kini beralih ke tahap pembuktian.
Sidang yang digelar pada Kamis (27/11/2025) itu dipimpin oleh Hakim Ketua Dwi Elyarahma Sulistiyowati.Baca Juga:
Dalam putusan sela, hakim menegaskan bahwa nota keberatan atau eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Ammar Zoni dan lima terdakwa lainnya tidak dapat diterima.
"Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Muhammad Amar Akbar tersebut tidak diterima," ujar Dwi Elyarahma di ruang sidang. Dengan keputusan ini, Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaannya di hadapan majelis hakim.
Tahap pembuktian akan diawali dengan menghadirkan saksi-saksi yang memiliki informasi terkait kasus tersebut.
Hakim Ketua menekankan bahwa Ammar Zoni akan tetap hadir selama proses ini berlangsung.
"Pembuktian itu adalah kesempatan bagi Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi terlebih dahulu," jelasnya.
Keputusan menolak eksepsi menandai momen krusial dalam kasus yang ramai diperbincangkan publik ini.
Dengan babak pembuktian, jalannya persidangan diperkirakan akan semakin intensif, sekaligus menjadi penentu arah vonis bagi Ammar Zoni dan terdakwa lainnya.*
(v/um)
SOLO Sugi Nur Raharja alias Gus Nur tetap mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp4,2 miliar kepada negara meski telah menerima amnes
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan bersama DPRD Kota Medan menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Polda Aceh bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan sejumlah pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menangani kaw
NASIONAL
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana mengungkap sejumlah temuan setelah memeriksa buktibukti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
