BONE – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berujung ricuh pada Selasa malam (19/8).
Kepolisian akhirnya mengambil langkah tegas dengan membubarkan massa menggunakan tembakan gas air mata.
Kericuhan dipicu kekecewaan para demonstran yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bone Bersatu, setelah gagal bertemu dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, dan Wakil Bupati yang tidak berada di lokasi.
Baca Juga:
Semula aksi berlangsung damai di halaman Kantor Bupati Bone.
Namun, emosi massa memuncak setelah permintaan audiensi tak dipenuhi.
Baca Juga:
Beberapa peserta aksi kemudian melempari gedung kantor bupati dan petugas dengan batu, sehingga menimbulkan situasi tidak kondusif.
Pihak kepolisian yang berjaga kemudian melakukan tindakan pembubaran sesuai dengan prosedur pengamanan, karena aksi telah berlangsung melebihi batas waktu yang diperbolehkan.
"Kami terpaksa mengambil tindakan tegas karena situasi sudah tidak terkendali. Massa mulai menyerang petugas dan merusak fasilitas," ujar salah satu personel di lokasi.
Kericuhan ini menyebabkan sejumlah petugas keamanan mengalami luka.
Sekretaris Satpol PP Bone, Andi Awaluddin, mengonfirmasi bahwa empat anggotanya terluka akibat lemparan batu dan telah dilarikan ke rumah sakit.
"Empat anggota kami terkena lemparan batu, salah satunya mengalami luka di kepala dan telah dijahit," ujar Awaluddin kepada wartawan.
Sementara dari pihak kepolisian, dua personel juga dilaporkan mengalami luka serius.
Personel Brimob, Aipda Rahmat, mengalami robek pada ibu jari tangan dan hampir terputus, sedangkan Bripda Awal dari Polres Bone mengalami luka robek di bagian kening.
"Keduanya sudah mendapatkan penanganan medis dan kondisi mereka kini stabil," kata Aipda H. Karman mewakili Polres Bone.
Menjelang tengah malam, situasi di sekitar kantor bupati berangsur kondusif. Massa secara bertahap mulai membubarkan diri setelah aparat menguasai keadaan.
Pihak kepolisian dan pemerintah daerah mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*
(kp/a008)
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
