Situasi Demonstrasi di Medan Memanas, Pos Polisi Dibakar Massa

MEDAN – Aksi unjuk rasa yang digelar ribuan warga di pusat Kota Medan sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI serta tuntutan keadilan atas meninggalnya seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, kembali memanas pada Jumat sore (29/8/2025).

Salah satu insiden yang menyita perhatian publik terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, di mana sebuah pos polisi lalu lintas mobile menjadi sasaran amarah massa.

Bangunan pos tersebut terbakar hebat, dengan api yang terlihat membumbung tinggi dan melalap seluruh bagian bangunan.

Sejumlah peserta aksi terdengar meneriakkan yel-yel dan orasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil.

"Ini bentuk kemarahan rakyat atas kesenjangan yang semakin terasa. Saat rakyat berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, pejabat justru mendapat tunjangan mewah," ujar salah satu orator dari atas mobil komando.

Aksi yang awalnya berlangsung tertib dan damai mulai mengalami eskalasi saat massa mulai bergerak ke sejumlah titik vital lainnya, seperti Jalan Imam Bonjol, Jalan Kejaksaan, Jalan Balai Kota, hingga kembali ke Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Lalu lintas di kawasan tersebut lumpuh total sejak siang hari.

Ketegangan meningkat saat sebagian massa melemparkan petasan, batu, dan botol air ke arah aparat keamanan.

Polisi yang berjaga di sekitar lokasi merespons dengan tembakan gas air mata guna membubarkan kerumunan dan menjaga ketertiban.

"Kami ingin menyampaikan aspirasi secara damai, tapi kenapa harus dibalas dengan gas air mata?" ujar salah satu mahasiswa peserta aksi.

Gelombang protes ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa nasional yang merebak pasca insiden tragis yang menimpa Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia saat aksi pembubaran massa di depan DPR RI, Jakarta, Kamis lalu.

Di Medan, demonstrasi tidak hanya mengangkat isu tunjangan DPR yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menyerukan reformasi terhadap kebijakan pengelolaan anggaran negara yang dirasa tidak adil.