BREAKING NEWS
Kamis, 04 September 2025

HMI Cabang Medan Gelar Aksi Damai, Tuntut Wali Kota Selesaikan Sejumlah Persoalan Kota

Adelia Syafitri - Rabu, 03 September 2025 16:41 WIB
HMI Cabang Medan Gelar Aksi Damai, Tuntut Wali Kota Selesaikan Sejumlah Persoalan Kota
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melakukan aksi unjuk rasa suarakan 7 tuntutan di Pemko Medan dan DPRD Medan, Rabu (3/9/2025). (foto: Dedy Kurniawan/Tribunmedan)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

MEDAN – Puluhan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Wali Kota Medan dan Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (3/9/2025).

Mereka menyuarakan tujuh tuntutan terhadap Pemerintah Kota Medan, mulai dari persoalan proyek mangkrak, pengangguran, hingga dugaan maraknya tempat hiburan malam ilegal.

Dalam aksinya, para mahasiswa mengenakan atribut hijau hitam khas HMI. Aksi dimulai dari Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, namun Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, tidak hadir untuk menemui massa.

Baca Juga:

Orator aksi, Asli Muda, menyuarakan kekecewaannya atas berbagai persoalan yang dinilai luput dari perhatian pemerintah.

"Kami meminta Wali Kota Rico Waas mendengar langsung aspirasi rakyatnya. Jangan hanya tampil di media sosial dengan pencitraan baik-baik saja, sementara di lapangan persoalan masih menumpuk," kata Asli Muda lantang.

Baca Juga:

Kabid PTKP HMI Cabang Medan, Farhan Abror, menyampaikan secara rinci tujuh tuntutan utama massa terhadap Pemerintah Kota Medan:

1. Penutupan Tempat Hiburan Malam Ilegal

HMI menuntut Pemko Medan menindak tegas tempat hiburan malam yang tidak memiliki izin usaha maupun izin edar minuman beralkohol, serta menindak tempat-tempat yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba dan praktik maksiat.

2. Keterbukaan Lapangan Kerja dan Prioritas Putra Daerah

Massa mendesak penciptaan lapangan kerja yang adil dan transparan, dengan prioritas kepada tenaga kerja lokal. HMI juga meminta laporan triwulan terkait jumlah pekerjaan baru.

3. Penertiban Parkir dan Pungli

Pemerintah diminta mengatasi praktik pungutan liar dalam sistem parkir dan menyelesaikan permasalahan tata kelola parkir yang meresahkan masyarakat.

Editor
: Paul Antonio Hutapea
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Gugatan Paiman Terkait Ijazah Jokowi Berujung Damai, Roy Suryo Masih Diproses
Kompol Cosmas Mengaku Tak Tahu Lindas Affan Kurniawan, Polri: Terbukti Tidak Profesional
Haji Uma Apresiasi Kapolda Aceh atas Pendekatan Humanis Saat Aksi Demonstrasi
Pascademo Ricuh, DPR Janji Berbenah: Reformasi Dipimpin Langsung oleh Puan Maharani
Wakil Ketua DPRD Padangsidimpuan Ajak Ngopi Bersama Usai Aksi, Bentuk Dialog Damai dan Dukungan UMKM
Wali Kota Medan Tekankan Kepala Puskesmas Harus Kompeten, Jadi Ujung Tombak Layanan Kesehatan
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru