Mahasiswa Geruduk DPRD Sumut, Kecam Dugaan Kekerasan PT TPL terhadap Masyarakat Adat Sipahoras

Dalam pernyataan sikapnya, massa juga menuding PT TPL telah melakukan perampasan tanah adat dan merusak lingkungan di wilayah Tanah Batak.

Mereka menyoroti keberadaan sekitar 150.000 hektare lahan konsesi milik PT TPL yang disebut sebagai warisan konflik agraria sejak era 1980-an.

"TPL kami sebut sebagai penjajah Tanah Batak. Ini bukan penjajahan dalam arti kolonial klasik, tapi bentuk kolonisasi struktural terhadap tanah-tanah adat," kata salah satu perwakilan massa aksi.

Massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan DPRD Sumatera Utara:

- Menghentikan segala bentuk tindakan represif, intimidatif, dan diskriminatif terhadap masyarakat adat dalam konflik agraria.

- Membentuk undang-undang reforma agraria sebagai wujud distribusi keadilan atas lahan.

- Mengesahkan undang-undang masyarakat adat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi komunitas adat.

- Menghentikan operasional PT Toba Pulp Lestari di wilayah-wilayah yang masih bersengketa dengan masyarakat adat.

PKK Sumut Gandeng Dinkes Gelar Imunisasi Zero Dose Gratis Selama Lima Hari

Petani Se-Sumut Geruduk Kantor Gubernur, Tuntut Reforma Agraria dan Turunkan Harga Pupuk

Trump dan Pemimpin Dunia Bahas Perdamaian Gaza, Prabowo Nyatakan Dukungan Indonesia

9.498 Personel Gabungan Amankan Demo Hari Tani di Sekitar Gedung DPR/MPR

Dua Mahasiswa Penyekap Polisi saat Demo Hari Buruh di Semarang Dituntut Hukuman 2 Bulan 10 Hari

Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual, Pemkab Simalungun Gencarkan Sosialisasi Pencegahan dan Edukasi Masyarakat