Aksi Buruh di DPR Besok Batal, Delegasi 50 Orang Akan Serahkan Draft RUU Ketenagakerjaan ke Pimpinan DPR

JAKARTA – Rencana aksi unjuk rasa buruh yang digagas oleh Koalisi Serikat Pekerja (KSP-PB) di depan gedung DPR RI pada Selasa, 30 September 2025, resmi dibatalkan.

Pembatalan ini menyusul kabar bahwa pimpinan DPR akan menerima langsung delegasi sebanyak 50 orang perwakilan dari Partai Buruh dan KSP-PB untuk menyerahkan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan versi buruh Indonesia.

"Delegasi 50 orang perwakilan KSP-PB pada tanggal 30 September 2025 pukul 12.00 WIB akan diterima oleh pimpinan DPR RI dalam rangka menyerahkan draft sandingan RUU Ketenagakerjaan versi Partai Buruh dan buruh Indonesia," ujar Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dalam keterangan tertulis, Senin (29/9).

Baca Juga:

• DPRD Sumut Setujui P-APBD 2025, Anggaran Daerah Dipangkas Rp696 Miliar

Meski demikian, belum ada kepastian mengenai siapa pimpinan DPR yang akan memimpin pertemuan tersebut.

Said Iqbal menjelaskan bahwa KSP-PB merupakan gabungan dari 73 elemen gerakan buruh yang terdiri atas Partai Buruh, empat konfederasi serikat buruh terbesar, serta 59 federasi serikat pekerja nasional yang tersebar di berbagai sektor industri.

Beberapa sektor utama yang tergabung antara lain otomotif, elektronik, logam dasar, kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, farmasi, hingga buruh digital platform dan konten kreator.

Selain itu, KSP-PB juga didukung oleh sembilan organisasi kerakyatan, seperti Serikat Petani, komunitas ojek online (ojol), JALA PRT, jaringan miskin kota, buruh migran, aliansi nelayan, tenaga honorer, dan lainnya.

Draft RUU Ketenagakerjaan versi buruh ini disusun dalam tiga bagian utama. Pertama, berisi prinsip-prinsip yang wajib dirumuskan dalam proses pembuatan RUU, baik dari aspek formil maupun materiil.

Kedua, pokok-pokok pikiran yang berfokus pada perlindungan semua kalangan buruh Indonesia di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, digital platform, tenaga medis, pendidikan, BUMN, tenaga honorer, hingga pekerja gig dan migran.

Ketiga, draft sandingan norma hukum dan pasal-pasal yang diajukan oleh tim KSP-PB sebagai alternatif dari RUU Ketenagakerjaan yang ada.

Meski aksi demonstrasi batal, pada hari yang sama, KSP-PB akan menggelar konferensi pers secara langsung di depan pintu gerbang utama DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, sebelum masuk ke dalam ruangan Komisi V DPR RI.

Konferensi pers ini akan diwakili oleh sepuluh pimpinan KSP-PB.

DPRD Sumut Setujui P-APBD 2025, Anggaran Daerah Dipangkas Rp696 Miliar

Uya Kuya Tinjau Rumah yang Dijarah Massa: Jangan Hina Keluarga Saya!

Kapolri Soroti Aksi Unjuk Rasa yang Ditunggangi Perusuh: Demokrasi Jangan Jadi Celah Anarki

Bobby Nasution Dikecam Usai Hentikan Truk Pelat BL, DPRA: Jangan Rusak Persaudaraan Aceh-Sumut

Razia Truk Plat Aceh, DPR RI: Bobby Nasution Picu Konflik Horizontal Antar Daerah

Anggota DPRD DKI: Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi, Bukan Dihentikan