Warga Sihaporas dan Dairi Mengadu ke DPR, Soroti Konflik Lahan dan Kerusakan Lingkungan oleh Perusahaan

JAKARTA – Perwakilan masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, menyampaikan aspirasi mereka ke DPR RI terkait konflik agraria dan dugaan kerusakan lingkungan hidup yang melibatkan dua perusahaan besar: PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.

Audiensi dilakukan di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, warga menuntut negara mengambil sikap tegas terhadap dugaan perampasan tanah adat dan pengrusakan kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Aksi Buruh di DPR Besok Batal, Delegasi 50 Orang Akan Serahkan Draft RUU Ketenagakerjaan ke Pimpinan DPR

Ketua Lamtoras Sihaporas, Mangitua Ambarita, menyampaikan bahwa konflik dengan PT TPL telah berlangsung lama, menyangkut tanah ulayat yang menurut mereka telah diwarisi turun-temurun.

Ia mempertanyakan alasan pemerintah menyerahkan tanah adat kepada perusahaan.

"Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami," ujar Mangitua.

Sementara itu, Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK), Pangihutan Sijabat, menyoroti persoalan lingkungan yang diakibatkan oleh PT Gruti.

Ia menyebut perusahaan telah merusak kawasan hutan dan menyebabkan warga kehilangan akses terhadap air bersih.

"Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba," ucap Pangihutan.

Menanggapi keluhan tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menegaskan bahwa dugaan intimidasi dan penggunaan aparat keamanan oleh perusahaan harus diselidiki.

Ia menyebut sempat melihat video penindakan yang menurutnya menyerupai tindakan aparat.

"Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya, mereka sejak awal punya intensi berbeda," kata Bane.

Aksi Buruh di DPR Besok Batal, Delegasi 50 Orang Akan Serahkan Draft RUU Ketenagakerjaan ke Pimpinan DPR

DPRD Sumut Setujui P-APBD 2025, Anggaran Daerah Dipangkas Rp696 Miliar

Uya Kuya Tinjau Rumah yang Dijarah Massa: Jangan Hina Keluarga Saya!

Bobby Nasution Dikecam Usai Hentikan Truk Pelat BL, DPRA: Jangan Rusak Persaudaraan Aceh-Sumut

Bupati Hadiri Pelantikan Pengurus HSGBP Simalungun, Dorong Jadi Motor Penggerak Pembangunan

Razia Truk Plat Aceh, DPR RI: Bobby Nasution Picu Konflik Horizontal Antar Daerah