Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola dan infrastruktur pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara pasca tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan santri.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pemerintah tidak hanya menangani dampak musibah, tetapi juga menyiapkan rencana jangka panjang untuk mencegah kejadian serupa.
"Presiden menegaskan agar pemerintah hadir menangani dan membuat perencanaan ke depan supaya peristiwa tragis itu tidak terulang kembali," ujar Cak Imin dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antar kementerian di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (14/10).Baca Juga:
Kesepakatan itu ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama untuk memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan infrastruktur pesantren.
Cak Imin menjelaskan, mayoritas santri yang menempuh pendidikan di pesantren berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, sehingga pesantren perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat mencatat, 80 persen santri berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 2 karena biaya pendidikan di pesantren relatif murah, bahkan gratis," katanya.
Meski dikenal mandiri, lanjutnya, pesantren kerap menghadapi keterbatasan fasilitas dan jarang menerima bantuan dari pemerintah. Namun, prinsip kemandirian tersebut tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan santri.
"Pesantren memiliki keunikan karena tumbuh secara swadaya. Tapi kemandirian itu tidak boleh meniadakan keselamatan anak-anak kita," tegasnya.
Cak Imin menambahkan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar dilakukan audit, pengawasan, dan renovasi terhadap bangunan pesantren yang dinilai rawan roboh, longsor, maupun bahaya lainnya.
"Pemerintah akan mendorong agar pesantren-pesantren yang berisiko mendapatkan perhatian dan pendampingan agar proses belajar mengajar berjalan aman dan nyaman," pungkasnya.*
(vo/mt)
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
