Batu Bara Masuk 10 Besar Risiko Kejahatan di Sumut, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
BATU BARA Data statistik kriminalitas di Sumatera Utara menempatkan wilayah Batu Bara pada peringkat ke10 berdasarkan indikator risiko
HUKUM DAN KRIMINAL
Dinas Kesehatan Toba telah melakukan koordinasi intensif dengan RS HKBP Balige, RSUD Porsea, serta seluruh Satgas MBG Kabupaten Toba.
"Untuk hasil pemeriksaan makanan dan penyebab keluhan siswa akan kami sampaikan segera setelah uji laboratorium selesai," pungkasnya.
Insiden ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan dan pengawasan makanan dalam program MBG.
Pihak Dinas Kesehatan memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan kualitas makanan agar kejadian serupa tidak terulang.*
(tm/a008)
BATU BARA Data statistik kriminalitas di Sumatera Utara menempatkan wilayah Batu Bara pada peringkat ke10 berdasarkan indikator risiko
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang yang dilakukan Executive Chairman Tempo Scan Group, Handojo S
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 24 September 2026.
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 24 Sept
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Kami
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Kamis, 24 September
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 24 Sep
NASIONAL
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK