MEDAN — Proyek rehabilitasi Jembatan Jalan Kejaksaan di Kota Medan menghadapi kendala serius.
Di luar dugaan, kolong jembatan yang seharusnya steril untuk mendukung struktur vital justru menjadi tempat tinggal bagi sejumlah keluarga.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Ir. Gibson Panjaitan, ST, MM, mengungkapkan bahwa keberadaan bangunan ilegal di bawah jembatan berpotensi mengganggu jalannya proyek dan membahayakan keselamatan publik.Baca Juga:
"Ada masyarakat yang mendirikan bangunan dan tinggal di bawah kolong jembatan itu. Kalau tidak salah ada tiga atau empat keluarga. Ini bukan gelandangan, tapi keluarga lengkap," ujar Gibson, Selasa (21/10/2025).
Menurut Gibson, bangunan liar yang berdiri tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar tata ruang kota, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kekuatan struktur jembatan.
Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 kepada para penghuni, serta merencanakan penerbitan SP 3 hari ini.
"Selain membahayakan keselamatan mereka, keberadaan bangunan itu juga bisa mengganggu struktur jembatan dan menimbulkan risiko bagi pengguna jalan di atasnya," tegasnya.
Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan turun tangan untuk melakukan penertiban secara paksa.
Meski terdapat hambatan di lapangan, Gibson memastikan bahwa proyek rehabilitasi tetap berjalan dengan menyesuaikan ruang kerja.
Pihak kontraktor, PT Pangeran Putra Buana, tetap melakukan pengerjaan pada area yang tidak terganggu oleh permukiman ilegal tersebut.
"Kontrak tetap berjalan, ada batas waktu yang harus kita kejar," ujarnya.
Proyek ini mencakup tujuh item utama, yakni:
- Penggantian dudukan jembatan (elastomer)
- Perbaikan saluran drainase
- Tembok penahan
- Pemasangan handrail
- Trotoar
- Baut jembatan
- Ekspansion joint
MEDAN Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP., menghad
PEMERINTAHAN
KARO Pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 yang digelar secara hybrid, melalui Z
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang melakukan monitoring kinerja Aparatur Sipil Negara (AS
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) mencatat prestasi penting di sektor kesehatan. Universal Health Coverage (UHC) Ka
PEMERINTAHAN
TAPTENG Plh. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tapanuli Tengah, Santo P. Malau, ST, melakukan kunjungan silatu
PEMERINTAHAN
MEDAN Keimanan terhadap hari akhir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam, yang menegaskan adanya kehidupan setelah kematian. Allah
AGAMA
JAKARTA Sejumlah kader Partai NasDem memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menilai fenomena ini merupakan efek
POLITIK
MEDAN Kebakaran hebat melanda pabrik ban dan sandal Swallow di Jalan Yos Sudarso, Kota Medan, sejak Selasa malam (27/1) hingga Rabu dini
PERISTIWA
OlehHabiburokhman. KAMI perlu menanggapi pengawasan kinerja Polri oleh Kompolnas. Perlu digarisbawahi bahwa Kompolnas bukanlah lembaga pen
OPINI
BEKASI Organisasi masyarakat Horas Bangso Batak (HBB) menolak rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) u
NASIONAL
