Kolong Jembatan Jadi Permukiman, Proyek Rehabilitasi Jalan Kejaksaan Terhambat

MEDAN — Proyek rehabilitasi Jembatan Jalan Kejaksaan di Kota Medan menghadapi kendala serius.

Di luar dugaan, kolong jembatan yang seharusnya steril untuk mendukung struktur vital justru menjadi tempat tinggal bagi sejumlah keluarga.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Ir. Gibson Panjaitan, ST, MM, mengungkapkan bahwa keberadaan bangunan ilegal di bawah jembatan berpotensi mengganggu jalannya proyek dan membahayakan keselamatan publik.

Baca Juga:

• PLN Padamkan Listrik 4 Jam di 20 Titik Medan Selatan Hari Ini, Simak Daftar Lokasinya!

"Ada masyarakat yang mendirikan bangunan dan tinggal di bawah kolong jembatan itu. Kalau tidak salah ada tiga atau empat keluarga. Ini bukan gelandangan, tapi keluarga lengkap," ujar Gibson, Selasa (21/10/2025).

Menurut Gibson, bangunan liar yang berdiri tanpa izin tersebut tidak hanya melanggar tata ruang kota, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kekuatan struktur jembatan.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2 kepada para penghuni, serta merencanakan penerbitan SP 3 hari ini.

"Selain membahayakan keselamatan mereka, keberadaan bangunan itu juga bisa mengganggu struktur jembatan dan menimbulkan risiko bagi pengguna jalan di atasnya," tegasnya.

Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan turun tangan untuk melakukan penertiban secara paksa.

Meski terdapat hambatan di lapangan, Gibson memastikan bahwa proyek rehabilitasi tetap berjalan dengan menyesuaikan ruang kerja.

Pihak kontraktor, PT Pangeran Putra Buana, tetap melakukan pengerjaan pada area yang tidak terganggu oleh permukiman ilegal tersebut.

"Kontrak tetap berjalan, ada batas waktu yang harus kita kejar," ujarnya.

Proyek ini mencakup tujuh item utama, yakni:
- Penggantian dudukan jembatan (elastomer)
- Perbaikan saluran drainase
- Tembok penahan
- Pemasangan handrail
- Trotoar
- Baut jembatan
- Ekspansion joint

Adapun anggaran proyek bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Pemerintah Pusat.

Fenomena keberadaan permukiman di kolong jembatan ini menyoroti ironi sosial yang terjadi di kota besar seperti Medan.

Di satu sisi, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur strategis, namun di sisi lain, persoalan kemiskinan dan keterbatasan tempat tinggal mendorong warga untuk tinggal di area berisiko tinggi.

Pemko Medan menyatakan akan tetap melakukan penertiban namun dengan mengedepankan pendekatan yang manusiawi.

"Penertiban tetap dilakukan, tapi dengan pendekatan yang manusiawi," kata Gibson.

Masyarakat sekitar berharap agar pemerintah tidak hanya melakukan penggusuran, tetapi juga menyediakan solusi konkret berupa relokasi atau bantuan sosial bagi keluarga terdampak, agar proses pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan.*

(sp/a008)

PLN Padamkan Listrik 4 Jam di 20 Titik Medan Selatan Hari Ini, Simak Daftar Lokasinya!

Warga Desa Sampali Tersingkir, Proyek Mewah Jalan Terus di Atas Tanah Sengketa

Menkeu Purbaya: Jual Beli Jabatan Masih Terjadi di Daerah

Aryves New Boutique Resmi Hadir di Medan, Tawarkan Sentuhan Fashion Premium Tionghoa

Rocky Gerung Sindir Proyek Kereta Cepat: Bangsa Indonesia Sudah Cerdas Kok Bisa Ditipu China?

Polrestabes Medan Tangkap 87 Tersangka dari 61 Kasus dalam 8 Hari Operasi