Pigai: Jangan Percaya Lembaga Survei di Indonesia, Banyak yang Abal-Abal
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
MEDAN — Banjir yang merendam permukiman warga di kawasan Sampali dan Lau Dendang, Deli Serdang, Sumatera Utara, kembali memantik kritik tajam.
Direktur MATA Pelayanan Publik, Abyadi Siregar, menilai kondisi banjir yang semakin parah kali ini merupakan bukti gagalnya tata kelola ruang dan wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Abyadi mengatakan ketinggian air di kawasan pemukiman warga di sekitar Jalan Metrologi, Jalan Perhubungan, dan sejumlah gang di sekitarnya, terpantau jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.Baca Juga:
Sementara itu, di komplek pertokoan dan perumahan mewah seperti Citraland Sampali, Jewel Infinity, dan proyek lain yang diduga milik Ciputra Group, tidak mengalami banjir sama sekali.
"Bangunan-bangunan ruko dan perumahan mewah itu dibangun pada permukaan tanah yang tinggi, setelah sebelumnya dilakukan penimbunan. Sementara pemukiman masyarakat di sekelilingnya terendam banjir yang semakin dalam. Kondisi ini benar-benar timpang," kata Abyadi.
Menurut dia, ketimpangan tersebut muncul karena lemahnya pengawasan Pemkab Deli Serdang terhadap pola pembangunan kawasan dan drainase.
Pemerintah daerah, kata Abyadi, seharusnya memastikan setiap pengembang properti mewah tidak hanya menata drainase internal, tetapi juga saluran air di wilayah permukiman warga yang berdekatan dengan proyek mereka.
"Pemkab Deli Serdang bisa mensyaratkan agar pengembang wajib memperbaiki drainase di kawasan penduduk sekitar. Bukan hanya mempercantik drainase di dalam komplek mewah mereka," ujarnya.
Abyadi menilai pemerintah daerah lebih berorientasi pada penerimaan kontribusi daerah dari proyek-proyek properti kelas atas ketimbang memastikan keselamatan warga sekitar.
"Selama ini Pemkab Deli Serdang terlihat hanya fokus pada kontribusi daerah. Sementara nasib rakyat yang terdampak banjir akibat pembangunan itu seperti tidak dipikirkan," katanya.
Ia meminta Pemkab Deli Serdang menerapkan syarat ketat terkait penataan lingkungan dan peningkatan kualitas drainase di pemukiman padat sebelum memberikan izin pembangunan properti mewah di wilayah tersebut.
Selain mendesak pemerintah daerah, Abyadi juga mengajak masyarakat terlibat aktif mengawasi proyek-proyek properti baru. Menurut dia, warga dapat langsung menyampaikan keberatan atau kebutuhan perbaikan drainase kepada pengembang.
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengkritik lembaga survei di Indonesia yang menilai kinerja Kementerian HAM masih
NASIONAL
PEMATANGSIANTAR Seorang pengemudi mobil, Sapriadi (47), diamuk warga setelah diduga meninggalkan lokasi kecelakaan lalu lintas di Kota P
PERISTIWA
MANGGARAI TIMUR Video Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang terlihat emosional saat berdebat dengan petugas Badan Nasional P
PERISTIWA
SURABAYA Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengancam akan mengumumkan nama partai politi
POLITIK
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengapresiasi kegiatan Transformasi HKBP yang digelar Huria Kristen Batak Protestan (HKBP
PEMERINTAHAN
DAIRI Polisi mengungkap alasan RS, 52 tahun, yang diduga menganiaya dua anak berinisial AGP, 7 tahun, dan AP, 6 tahun, di Kabupaten Dair
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau kondisi ratusan warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor, Kota M
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara menjelaskan alasan AKP Fadlun Al Fitri tidak dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) meski t
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kebakaran huta
HUKUM DAN KRIMINAL
BATAM Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengungkap adanya keterkaitan antara kasus penyelundupan 2,6 ton sabu cair dan 1,3 ton ketamin d
HUKUM DAN KRIMINAL