Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA — Ratusan massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar aksi demonstrasi di depan Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.
Mereka menuntut kepastian hukum terkait kekurangan pembayaran upah karyawan Indomarco dan PT Permata Griya Asri (PGA) yang tak kunjung diselesaikan.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pagi, para pekerja membawa spanduk bertuliskan tuntutan keadilan upah serta mendesak pemerintah daerah bertindak tegas terhadap perusahaan yang dinilai melanggar aturan ketenagakerjaan.Baca Juga:
Kardinal, perwakilan FSPMI, menyebut ribuan karyawan Indomarco mengalami kekurangan pembayaran upah sebesar Rp112 ribu per bulan.
Jika dihitung selama satu tahun, setiap pekerja kehilangan hak normatif sekitar Rp1,4 juta.
"Kami ingin ada kepastian hukum. Pemerintah sebagai pelaksana peraturan harus memastikan hak pekerja tidak diabaikan," ujar Kardinal di lokasi aksi.
Ia menilai perusahaan telah mengabaikan kewajiban yang seharusnya diterima buruh sesuai ketentuan upah yang berlaku.
Selain Indomarco, massa juga menyoroti kasus di PT Permata Griya Asri (PGA) yang dinilai lebih serius.
Manajemen perusahaan diduga memotong gaji pekerja untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan, namun tidak menyetorkannya.
Kasus ini sudah melalui proses hukum dan diputus inkrah hingga Mahkamah Agung, namun eksekusi putusan disebut belum berjalan optimal.
FSPMI mendesak Pemprov DKI Jakarta yang kini dipimpin Gubernur Pramono Anung untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang membandel.
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL