Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung
JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Indonesia setelah pernyataannya terkait banjir di Sumatera menuai kritik publik.
Pernyataannya yang sempat viral di media sosial dianggap meremehkan bencana yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Saya menyesal dan meminta maaf," kata Suharyanto di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.
Baca Juga:
Ia menjelaskan, konteks ucapannya mengenai banjir yang disebut "hanya ramai di media sosial" seharusnya dipahami dalam situasi spesifik saat ia meninjau Tapanuli Utara.
Namun, ia mengakui redaksi yang digunakan keliru dan menimbulkan salah tafsir.
Eks Pangdam V/Brawijaya itu menegaskan tidak pernah sedikit pun berniat meremehkan skala bencana yang melanda tiga provinsi tersebut.
"Demi Allah tidak sedikit pun di hati, pikiran, dan tindakan saya meremehkan bencana ini," ujarnya.
Menurut Suharyanto, sejak hari pertama banjir dan longsor terjadi, BNPB telah menerjunkan seluruh sumber daya, baik personel, logistik, maupun peralatan, ke wilayah terdampak.
Ia mengatakan dirinya tidak meninggalkan tiga provinsi terdampak tersebut sejak bencana meluas.
Suharyanto mengaku akan meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan keterangan kepada media.
Ia berjanji penjelasan teknis kepada publik akan lebih banyak disampaikan oleh Kapusdatin dan unsur pengarah BNPB.
"Saya bekerja saja di lapangan sekuat tenaga agar jangan blunder lagi," ucapnya.
Saat ini, BNPB bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus memulihkan kondisi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Akses di sejumlah wilayah yang sempat terputus, seperti Silungkang di Kabupaten Agam, mulai dapat dilewati kembali.
Namun kerusakan di banyak lokasi masih parah, terutama di wilayah yang dilanda banjir bandang.
"Mudah-mudahan kami bisa menunjukkan Dharma Bhakti kami yang terbaik bagi masyarakat Aceh, Sumut, dan Sumbar yang sedang menderita," kata Suharyanto.
Polemik pernyataan Suharyanto sebelumnya juga mendapat perhatian di Mahkamah Konstitusi.
Dalam sidang terkait UU TNI, Hakim MK Saldi Isra menyinggung komentar seorang perwira tinggi yang menyebut bencana Sumatera "hanya ramai di media sosial".
Meski tidak menyebut nama, kritik Saldi diarahkan jelas pada polemik yang sedang berkembang.
"Sebagai orang yang berasal dari daerah bencana, saya perlu sampaikan itu. Masa bencana dikatakan hanya ribut di medsos saja," kata Saldi.
Banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatera akhir November 2025 telah menimbulkan dampak luas.
Berdasarkan laporan Posko Tanggap Darurat, lebih dari 300 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya masih hilang.
Ribuan rumah rusak, jalur transportasi terputus, dan sejumlah kawasan wisata lumpuh.*
(kp/ad)
Tags
beritaTerkait
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.