Sejarah Baru! Stok Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton, Tertinggi Sejak 1969

JAKARTA -Pemerintah mencatat sejarah baru dalam tata kelola pangan nasional. Untuk pertama kalinya sejak Perum Bulog berdiri pada tahun 1969, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton.

Data resmi per Kamis (29/5) pukul 21.41 WIB mencatat serapan setara beras oleh Bulog sebesar 2.407.257 ton, sementara total stok beras nasional mencapai 4.001.059 ton.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi seluruh pihak yang turut serta dalam pencapaian monumental ini. Dalam keterangannya di Jakarta, Amran menyampaikan rasa terima kasih kepada petani, TNI-Polri, DPR RI, instansi pertanian, pengusaha penggilingan, akademisi, hingga media.

"Semua pihak telah bekerja bahu-membahu hingga Indonesia mencapai cadangan beras terbesar dalam sejarah," ujar Amran.

Amran menegaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan strategis melalui Instruksi Presiden (Inpres), penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen sebesar Rp 6.500/kg, dan penghapusan sistem rafaksi menjadi langkah konkret yang mendukung kesejahteraan petani.

"Petani kini menikmati harga jual yang menguntungkan, bahkan saat panen raya," lanjut Amran.

Menurut catatan Bulog, serapan beras lokal hingga akhir Mei 2025 melampaui 2,4 juta ton. Angka ini naik lebih dari 400 persen dibandingkan rata-rata lima tahun terakhir, yang hanya sekitar 1,2 juta ton.

"Ini bukan hanya peningkatan produksi, tapi juga peningkatan serapan langsung dari petani. Langkah ini memperkuat cadangan nasional dan menjaga kestabilan harga," tambah Amran.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi beras nasional dari Januari hingga Mei 2025 mencapai 16,55 juta ton, meningkat 11,95 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani ini, menurut Amran, telah mengubah wajah pertanian Indonesia. Dulu harga gabah sering anjlok saat panen, kini petani bisa menjual dengan harga yang layak bahkan di atas HPP.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kesejahteraan petani dan kemandirian bangsa dalam sektor pangan," tegasnya.*

(kp/j006)