Wamentan Sudaryono: Swasembada Bukan Retorika, Tapi Jalan Menuju Kedaulatan Pangan Bangsa

JAKARTA -Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan bahwa swasembada pangan bukanlah sekadar ambisi politik, melainkan langkah strategis menuju kedaulatan bangsa.

Dalam keterangannya, Sudaryono menyebut bahwa pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi nasional menjadi pondasi utama ketahanan nasional.

"Kenapa mesti swasembada? Karena hanya dengan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi kita sendiri, kita bisa bicara tentang ketahanan. Dari sana menuju kedaulatan pangan," ujar Sudaryono dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu (22/6/2025).

Sudaryono mengkritik pandangan yang menyebut impor pangan wajar selama bisa dikompensasi ekspor, seperti kelapa sawit. Ia menyebut pandangan ini berbahaya, terutama dalam situasi global tidak menentu, sebagaimana terlihat saat pandemi.

"Uang tidak selalu bisa membeli pangan. Maka, jangan sampai beras dan jagung menjadi titik lemah kita di hadapan dunia," tegasnya.

Langkah Konkret Pemerintah:

Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah kering panen di sawah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500/kg.

Bulog kini menyerap gabah langsung dari sawah, bukan lagi dari gudang, untuk memastikan harga petani terjaga.

Per pertengahan Juni 2025, Bulog telah menyerap lebih dari 2,5 juta ton gabah, dengan total stok beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah RI.

Target Tanpa Impor Komoditas Strategis:

Pemerintah menargetkan tidak lagi mengimpor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam konsumsi. Untuk mendukung hal ini, Wamentan merinci fokus pemerintah terhadap:

Benih unggul, hasil kerja sama dengan IPB University.

Perbaikan 83.000 titik irigasi senilai Rp 12 triliun, dengan cadangan tambahan Rp 10 triliun.

Pemangkasan 145 regulasi pupuk subsidi, mempercepat distribusi langsung ke petani.

Alokasi pupuk subsidi naik jadi 9,5 juta ton, dua kali lipat dari tahun 2023.

"Kalau dulu petani yang cari pupuk, sekarang pupuk yang cari petani," ujar Sudaryono.

Capaian Nyata:

Data BPS mencatat:

Produksi padi dan beras naik 54% di kuartal pertama 2025 dibanding 2024.

Produksi jagung naik 39%, berkat strategi intensifikasi dan subsidi.

"Ini bukan kerja satu malam. Tapi kalau kita terus konsisten, Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara berdaulat secara pangan," pungkas Wamentan.*

(k/j006)