Mentan Ungkap Peredaran Pupuk Palsu Rugikan Petani hingga Rp3,2 Triliun, Tegaskan Tindak Tegas Pelaku

JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan serius terkait peredaran lima jenis pupuk palsu di sejumlah daerah.

Ia menyebut, praktik curang tersebut telah menyebabkan potensi kerugian bagi para petani Indonesia hingga mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

Dalam keterangannya, Sabtu (12/7/2025), Mentan menyatakan keprihatinannya atas dampak berat yang harus ditanggung petani, terutama mereka yang menggunakan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membeli pupuk.

"Bayangkan, kalau pupuknya palsu, kerugiannya bukan hanya nominal. Tapi petani bisa langsung bangkrut karena dana yang digunakan adalah pinjaman," ujar Amran.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) akan mengambil langkah tegas tanpa kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam produksi dan distribusi pupuk palsu.

Menurutnya, praktik ini merupakan bentuk kejahatan serius yang mencederai kesejahteraan petani dan menghambat ketahanan pangan nasional.

Amran juga mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Tak hanya pupuk palsu, Mentan juga menyoroti praktik penjualan pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilaporkan terjadi di beberapa daerah.

Amran memastikan bahwa pelanggaran terhadap aturan HET akan ditindak tegas.

Penjual yang menaikkan harga pupuk secara ilegal akan disegel, ditutup operasionalnya, dan diblokir dari kerja sama penyaluran subsidi.

"Minggu ini kami akan mulai menutup semua penyalur yang menjual di atas HET. Tidak ada kompromi. Ini demi keberlanjutan swasembada pangan nasional," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), menyatakan kesiapannya dalam membenahi distribusi pupuk subsidi di lapangan.

Ia menyebut meski sistem penyaluran pupuk telah banyak mengalami perbaikan, masih ada kendala minor yang harus segera diatasi.

"Distribusi pupuk akan menjadi perhatian kami. Kita ingin pastikan tidak ada lagi kelangkaan dan semua berjalan sesuai jalur," ujarnya.

Dukungan terhadap langkah Sudaryono datang dari kalangan akademisi.

Pengamat kebijakan publik Universitas Nasional, Hilmi Rahman, menyatakan optimisme bahwa pengalaman Sudaryono di sektor pertanian akan membantu mempercepat solusi distribusi yang berpihak kepada petani.

Kementan menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil adalah demi menciptakan ekosistem pertanian yang bersih, transparan, dan berpihak pada petani.

Penindakan terhadap pupuk palsu, pelanggaran HET, serta penguatan distribusi subsidi menjadi langkah penting dalam mendorong produktivitas pertanian dan perlindungan bagi petani kecil.*

(lp/a008)