Praperadilan Ditolak, Kadis Samosir Resmi Tersangka Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 Miliar
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmennya untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima perwakilan massa petani yang melakukan aksi damai dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025, Rabu (24/9), di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Baca Juga:Dalam keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025.
"Tiga, DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," tegas Dasco.
Lebih lanjut, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan satu peta guna mempercepat perbaikan tata ruang dan mengurangi tumpang tindih lahan yang kerap memicu konflik agraria.
"DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," jelasnya.
Tak hanya itu, DPR juga menekankan pentingnya pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat.
"Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria," lanjut Dasco.
Audiensi Dihadiri Para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara
Baca Juga:Pertemuan antara DPR RI dan perwakilan petani turut dihadiri jajaran anggota Kabinet Merah Putih, antara lain:
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
Menteri Desa Yandri Susanto
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari
Langkah ini menjadi sinyal positif atas tuntutan petani yang selama bertahun-tahun memperjuangkan reforma agraria sejati, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan kedaulatan pangan nasional.*
(j006)
Baca Juga:
SAMOSIR, SUMUT Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Samosir, Fitri Agust KaroKaro, resmi berstatus tersangka dala
HUKUM DAN KRIMINAL
JEMBER, JAWA TIMUR Dugaan sengketa batas lahan di Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Jember, berujung tragedi. Sumarsono (53), warga se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel untuk lebih fokus me
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia bukan bertujuan untuk mengir
POLITIK
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menekankan pentingnya penyusunan Rancangan UndangUndang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim seba
POLITIK
JAKARTA Pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korups
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh harapan besar kepada Thomas A.M. Djiwandono yang resmi terpilih sebagai Deputi Gub
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menelisik kasus korupsi kuota haji tahun 20232024. Hari ini, Senin (26/1/2026), KPK
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Academi Mabes tampil dominan dan meraih kemenangan telak 70 atas Guba Gunung Barigin FC Madina dalam laga Turnamen Pedu
OLAHRAGA
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan menangkap seorang pria berusia 73 tahun berinisial MHR, warga Kelurahan Pintu Padang,
HUKUM DAN KRIMINAL
