DPR RI Siap Bentuk Pansus Konflik Agraria, Dorong Pemerintah Wujudkan Reforma Agraria Nyata

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan komitmennya untuk turut menyelesaikan berbagai persoalan agraria di Indonesia.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai menerima perwakilan massa petani yang melakukan aksi damai dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025, Rabu (24/9), di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

• Audiensi Hari Tani Nasional: Pemerintah Terima Tuntutan 3 Kelompok Petani, Juri Ardiantoro: "Kami Akan Catat"

Dalam keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan membentuk panitia khusus (pansus) penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 2 Oktober 2025.

"Tiga, DPR akan bentuk pansus penyelesaian konflik agraria yang akan disahkan pada akhir penutupan paripurna sidang DPR RI pada 2 Oktober 2025," tegas Dasco.

Lebih lanjut, DPR juga akan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan satu peta guna mempercepat perbaikan tata ruang dan mengurangi tumpang tindih lahan yang kerap memicu konflik agraria.

"DPR akan mendorong pemerintah untuk percepatan kebijakan satu peta dan merapikan desain tata ruang di wilayah NKRI," jelasnya.

Tak hanya itu, DPR juga menekankan pentingnya pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendistribusikan tanah secara adil kepada rakyat.

"Kedua, DPR mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria," lanjut Dasco.

Audiensi Dihadiri Para Menteri dan Pejabat Tinggi Negara

Baca Juga:

• Demo Hari Tani Nasional 2025, Polisi Beri Nasi Tumpeng ke Petani di Tengah Aksi Tuntut Reforma Agraria

Pertemuan antara DPR RI dan perwakilan petani turut dihadiri jajaran anggota Kabinet Merah Putih, antara lain:

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Menteri Desa Yandri Susanto

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M. Qodari

Langkah ini menjadi sinyal positif atas tuntutan petani yang selama bertahun-tahun memperjuangkan reforma agraria sejati, penyelesaian konflik agraria, serta penguatan kedaulatan pangan nasional.*

(j006)

Baca Juga:

• DPR RI Desak Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Ribuan Siswa Keracunan

KPK Panggil Herman Herry Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Presiden

Puan soal Anggota DPR Terlibat Judol: Sebut Namanya, Biar Tak Ada Fitnah

Ribuan Apdesi Kembali Menggelar Aksi di Depan Gedung DPR, Jakarta

Mahfud Md Sebut Revisi UU MK Tak Ada Unsur Genting

Polisi Kawal Distribusi Surat Suara Pemilu 2024 Dari Pelabuhan Ambon