Dampak Banjir Meluas, Doli Kurnia Usulkan Status Bencana Nasional di Sumatera
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen secara nasional, terhitung mulai Rabu, 22 Oktober 2025.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Kebijakan penurunan harga pupuk ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional, khususnya beras, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.Baca Juga:
"Hari ini diumumkan, atas arahan Bapak Presiden. Tolong, hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini. Ini adalah berita gembira bagi petani. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah," ujar Amran dalam konferensi persnya.
Amran merinci, penurunan harga mencakup dua jenis pupuk utama yang banyak digunakan petani:
- Pupuk urea: Turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak.
- Pupuk NPK: Turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, atau dari Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak.
Penurunan harga ini, kata Amran, merupakan hasil dari efisiensi anggaran pemerintah tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menyebut kebijakan ini sebagai "gagasan besar Presiden Prabowo" dan hasil dari revitalisasi serta perbaikan tata kelola distribusi pupuk.
Menteri Amran meyakini, dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, produksi pertanian akan meningkat, biaya produksi petani dapat ditekan, dan pada akhirnya nilai tukar petani (NTP) akan membaik.
"Produksi akan naik, NTP naik, biaya produksi turun. Otomatis petani kita akan lebih sejahtera," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengawasi ketat pelaksanaan di lapangan, memastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan petani.
"Kami akan tindak tegas kios dan pedagang pupuk nakal. Kalau terbukti menjual di atas harga, izinnya akan dicabut dan akan diproses hukum," tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan bahwa sebanyak 160 juta petani di Indonesia telah menantikan kebijakan ini.
JAKARTA Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pemerintah segera mene
NASIONAL
GUNUNG PUTRI, BOGOR Warga Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita di ping
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Mohammad Nuh, menegaskan bahwa saran dan arahan dari para Mustasyar t
NASIONAL
JAKARTA, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemulihan akses jalan di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Ru
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) RI akan menggelar perayaan Natal bersama tahun ini, sebuah momen yang menurut Menteri Agama Nasarudd
NASIONAL
JAKARTA Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan kesiapannya untuk menjadi negara pertama yang mengirim bantuan kemanusiaan ke wilayah Sumatera
NASIONAL
JAKARTA Produksi beras nasional pada 2025 mengalami lonjakan signifikan, memengaruhi pola impor Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) m
EKONOMI
JAKARTA, Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, bukan mer
POLITIK
JAKARTA, Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya, Hambalang, Bo
NASIONAL